Objek Vital Negara, Pengamanan DPR Perlu Ditingkatkan

GEDUNG DPR/MPR yang merupakan wilayah vital negara dan sering dijumpai aksi-aksi unjuk rasa dari berbagai kalangan perlu mendapatkan pengamanan yang lebih. Baik dari sumber daya manusianya maupun teknologi yang harus menggunakan teknologi terbaru agar lebih memudahkan untuk mengetahui hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak menutup kemungkinan jika keamanan di DPR/MPR tidak ditingkatkan, ketika adanya unjuk rasa ataupun tamu-tamu yang berkunjung ke sana berkeinginan untuk membuat kacau tidak bisa dicegah karena persoalan keamanan yang minim.

Hal ini membuka mata pihak-pihak terkait. Herry Ardyanto, Kepala Bagian Pengamanan Dalam DPR/MPR, mengakui pengamanan di tempatnya bertugas kurang optimal. Karenanya wajar celah-celah tersebut coba dimanfaatkan pihak-pihak yang berkepentingan. "Sejak saya menjadi Kasat Lemneg (Kepala Satuan Lembaga Negara) pada 2007, pengamanan di sini memang lemah sekali. Di sini tidak ada sistem yang dapat menguatkan pengamanan. Meskipun terdapat tenaga keamanan, namun sistemnya tidak ada," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (16/4).

Anggota Polri berpangkat Komisaris Besar itu mencontohkan adanya persoalan pada sistem pengelolaan parkir di area Gedung DPR/MPR. Meski ada, pengelolaan parkir di tempat itu tidak berfungsi. Idealnya, imbuh dia, terdapat pengelolaan yang jelas terhadap pengunjung gedung, seperti halnya yang diberlakukan terhadap penghuni dan pengunjung apartemen. Sebab, sudah menjadi rahasia umum jika siapa pun bisa berkunjung hingga menginap di Gedung DPR/MPR.

Sejauh ini, Herry dan pihak terkait senantiasa berusaha mewujudkan upaya peningkatan keamanan gedung. Kritik keras kepada internal bahkan pernah ia lontarkan. "Saya pernah menyampaikan kepada salah satu anggota BURT (Badan Urusan Rumah Tangga DPR/MPR), sedikit keras bahwa keamanan di sini kampungan. Namun, saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diakomodir saran saya tersebut," tuturnya.

Seharusnya, menurut Herry, setiap tamu harus melaporkan kehadiran di unit tertentu. Sehingga, pihak terkait mengetahui siapa dan apa tujuannya berkunjung. Setelah diketahui, tamu ditempatkan di lokasi khusus seperti ruang tunggu. Meski gedung tersebut merupakan 'rumah rakyat', kata dia, meski ada batasan yang tegas antara penghuni dengan pengunjung. Sebab, DPR, MPR hingga DPD merupakan lembaga negara yang patut dijaga kewibawaan dan keamanan, anggota serta pimpinannya.

"Gedung ini menjadi objek vital nasional, jadi keamanannya harus lebih ditingkatkan. Kalau tidak akan sangat berbahaya, karena siapapun dapat masuk dengan bermodalkan karcis saja," katanya. Selain adanya manajemen keluar masuk orang, pemisahan jenis kendaraan juga perlu dilakukan. Harus ada pemeriksaan dan akses masuk yang berbeda antara kendaraan roda dua, empat, enam, atau lebih. Lokasi parkir kendaraan juga wajib dibedakan.

Herry mengakui terdapat konsekuensi dari meningkatnya sistem keamanan, terutama urusan anggaran. Sebab, perlengkapan keamanan yang sesuai standar memang tidak murah. Maka perlu tambahan anggaran agar rencana terealisasi.

Dalam tiga tahun belakangan, pihaknya berusaha mewujudkan pengamanan berkualitas yang disebut Grand Design Security. Nilai anggarannya diperkirakan mencapai Rp500 miliar. Uang tersebut dipakai bukan hanya untuk pengamanan di kawasan DPR, melainkan keseluruhan seperti rumah dinas, dan properti seperti Wisma Griya Sabha. Anggaran juga dipakai menambah kuantitas sumber daya manusia, yang sekarang dinilai tak memadai.

Nantinya, pengamanan akan terintegrasi secara online dan ada peralatan keamanan masuk ke area gedung hingga ke ruangan masing-masing, dan tempat sidang. Perlengkapan ini bervariasi. "Kalau mereka (anggota DPR) tidak ingin menggunakan kartu akses bisa menggunakan fingerprint. Jika tidak mau, bisa gunakan face detection. Dengan begitu, mereka dapat masuk ke area-area yang dikehendaki," papar dia.

Secara bertahap, langkah peningkatan telah dilakukan. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017, pihaknya telah mengajukan anggaran keamanan sebesar Rp100 miliar lebih. Herry berharap agar pengajuan itu disetujui, demi terwujudnya target pengelolaan keamanan yang sesuai standar pada 2019. Namun, ia sadar saat ini terdapat penghematan anggaran di berbagai lembaga negara. Maka, jika tak disetujui, pihaknya berharap penambahan anggaran dibolehkan pada 2018. Herry yakin hal ini tak menjadi polemik di masyarakat. Sebab urusan keamanan pejabat negara merupakan hal yang prioritas.

"Jika tidak demikian, dampaknya akan sangat berbahaya, kalau terjadi sesuatu pasti kami yang akan disalahkan. Mau apa pun pangkatnya di sini, kalau keamanannya hanya mengandalkan manusia tidak akan kuat, untuk itu harus dibantu dengan teknologi," tandasnya. (RO/OL-2)