Negara Biayai Pengobatan Novel

PRESIDEN Joko Widodo memutuskan pengobatan dan perawatan penyidik senior Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan dibiayai negara. Pembiayaan itu akan diambil dari pos anggaran yang ada di kepresidenan.

Demikian disampaikan Juru Bicara Presiden Johan Budi di Jakarta, kemarin. “Presiden telah memutuskan untuk membiayai pengobatan dan perawatan penyidik KPK Saudara Novel Baswedan,” ujarnya.

Permohonan biaya itu disampaikan secara resmi oleh Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut, pihaknya memohon biaya pengobatan salah satu penyidik yang beberapa waktu lalu mengalami tindak kekerasan itu dapat ditanggung negara.

Setelah membaca surat tersebut, Jokowi langsung mengambil keputusan untuk membiayai pengobatan itu. “Dana diambil dari pos anggaran yang ada di kepresidenan,” kata Jonan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan Novel Baswedan mungkin akan menjalani operasi kornea mata di Singapura.

“Operasi kornea, bagian mata yang berwarna hitam belum diputuskan masih akan dilihat perkembangannya dalam sepekan ini. Jika operasi dilakukan nanti, mungkin pakai donor kornea dari keluarga atau pihak lain atau kemungkinan lain termasuk menggunakan artificial operation,” ujarnya.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengalami tindak ke­kerasan seusai melaksanakan salat subuh di masjid sekitar kediamannya pada Selasa (11/4) lalu. Saat itu, ia mendapat siraman air keras dari orang tak dikenal.

Atas aksi kekerasan tersebut, Presiden Joko Widodo pun mengutuk tindakan teror terhadap aparat tersebut. Ia berharap semangat pemberantasan korupsi di Tanah Air tidak terganggu lantaran kejadian itu. Presiden pun meminta semua pihak percaya pada polisi untuk mengungkap pelakunya.

Bentuk TPF
Namun, Wadah Pegawai KPK mendesak Presiden dan Kapolri Tito Karnavian membentuk tim pencari fakta (TPF) kekerasan terhadap Novel Baswedan.

“Selain untuk mempermudah kinerja kepolisian, itu supaya seluruh pelaku dan aktor intelektualnya dapat segera terungkap,” jelas Ketua I Wadah Pegawai KPK Hery Nurudin.

Menurutnya pembentukan TPF bukan karena tidak percaya terhadap kinerja kepolisian yang saat ini sudah menghasilkan temuan signifikan, melainkan demi mempercepat penuntasan perkara.

Mantan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan membetuk TPF juga sangat disarankan supaya peng­ungkapan eksekutor sekaligus aktor intelektualnya bisa jauh lebih cepat.
Koordinator Indonesia Corrup­t­ion Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengakui memang berbagai kekerasan bermotif politik di Indonesia dalam sejarahnya sulit diungkap.

“Supaya dalam kasus Novel tidak terulang lagi kegagalan yang sama, pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk membentuk tim pencari fakta,” terangnya.

Ia mengingatkan TPF tidak perlu dipandang akan tumpang tindih nantinya dengan tim Polri. “Itu saling melengkapi,” ucapnya. Menurutnya, kepolisian bisa saja menelusuri otak di balik aksi teror terhadap Novel tersebut. Namun, sambungnya, apabila ada hambatan politis, tim pencari fakta akan memberikan back up. (Cah/P-4)