Maklumat Polri Larang Mobilisasi

UNTUK mencegah membanjirnya warga dari luar Ibu Kota yang bisa mengganggu pilkada DKI Jakarta putaran kedua, besok, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kapolda di Pulau Jawa dan sebagian di Sumatra mengeluarkan maklumat larangan mobilisasi massa.

“Gunakanlah kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dan dilindungi UU untuk menentukan dan menilai secara subjektif demi kepentingan publik. Kalau indikasi massa ke Jakarta dalam rangka pilkada, bukan ibadah, dari pihak mana pun juga, baik paslon nomor 2 maupun paslon nomor 3, saya perintahkan kapolda gunakan diskresi. Perik­sa mereka, (ta­nyakan) mau ke mana dan dalam rangka apa,” kata Tito di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Tito menyampaikan hal itu seusai bertemu Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk membahas pilkada DKI Jakarta. Upaya pengerahan massa dilakukan kelompok tertentu melalui ajak­an tamasya Al Maidah kepada warga di luar Jakarta untuk ikut mengawasi tempat-tempat pemungutan suara.

Kapolri mengaku telah berkomunikasi dengan pihak yang akan menghelat tamasya Al Maidah. Untuk mengantisipasinya, Polda Metro Jaya bersama KPU dan Bawaslu pun telah mengeluarkan maklumat yang intinya melarang adanya pengerahan massa ke TPS. Seluruh Polda di Jawa dan beberapa di Sumatra juga akan mencegah massa dari daerah masing-masing ke Jakarta.

Tito menegaskan tidak perlu ada pengerahan massa apa pun ke Jakarta saat hari pemungutan suara. Mekanisme pengawasan pemilu sudah ada, seperti dari Bawaslu, saksi-saksi di TPS, dan media. Karena itu, jika ada yang membandel, Polri akan menindak tegas.

“Dengan kewenangan diskresinya, (kepolisian) dapat melakukan penegakan hukum, dalam bahasa yang lebih tegas, kita bisa amankan paling tidak 24 jam. Apalagi kalau sampai ada yang melakukan kekerasan, bawa senjata tajam, intimidasi, kita bisa melakukan tindakan hukum,” tegas Tito.

Menko Polhukam Wiranto meminta warga Jakarta tak terpengaruh oleh provokasi atau intimidasi. Ia mengakui memang ada potensi kerawanan, tetapi aparat sudah melakukan langkah antisipasi.

Pada acara Deklarasi Damai Pilkada DKI di Silang Monas, kemarin, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan menyatakan warga tak perlu khawatir dengan isu mobilisasi massa. “Sejauh ini enggak ada (laporan) ormas masuk ke Jakarta (saat pencoblosan). Tidak perlu cemas.”

Sesuai dengan maklumat, Iriawan menegaskan pihaknya akan menindak tegas siapa pun yang mencoba mengganggu pemungutan suara. Sebanyak 64.532 personel gabungan telah siap melakukan pengamanan. Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti juga mengimbau agar tidak ada mobilisasi massa ke TPS saat pencoblosan. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno pun meminta semua pihak untuk menyukseskan hari penentuan pilkada, besok.

Ajakan Presiden
Presiden Jokowi mengajak seluruh warga DKI yang punya hak pilih tak perlu ragu menggunakannya, besok. Ia telah memerintahkan kepada seluruh aparat negara baik TNI maupun Polri untuk menjamin kelancaran dan keamanan. “Semua warga harus dapat melaksanakan haknya tanpa gangguan, tanpa intimidasi dari pihak mana pun.”

Sebagai warga DKI, Jokowi akan menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Gambir, Jakpus. (Tim/X-8)