Kapolri Larang Mobilisasi Massa ke Jakarta

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian melarang adanya mobilisasi massa dari luar daerah menuju Jakarta jelang pelaksanaan pilkada pada 19 April mendatang. Pengerahan massa dengan dalih apapun dianggap sebagai bentuk intimidasi.

Menurutnya, massa tersebut bakal mendatangi seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta. Kegiatan berupa tamasya Al Maidah itu bertujuan untuk kampanye dan mengawasi pelbagai dugaan kecurangan.

"Prinsip kita tidak ingin ada pengelompokan massa di TPS. TPS sudah memiliki sistem pengawasan sendiri, ada panwaslu, bawaslu, saksi-saksi, pengawas independen, media, dan macam-macam," ujar Tito di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (17/4).

Keberadaan massa yang terlalu besar di satu TPS, lanjut dia, pasti akan memberikan kesan intimidatif dan psikologis. Dikhawatirkan kehadiran massa justru memengaruhi prinsip kebebasan dan kerahasiaan pemilih. Esensi demokrasi ialah pemilih harus bebas dari rasa takut dan pengaruh apapun.

"Langkah yang kita lakukan adalah memperkuat pengamanan di tiap TPS, yakni satu anggota Polri, satu anggota TNI, dan petugas linmas (pelindung masyarakat). Kemudian kita memperkuat pasukan yang standby di Polda, Polres, Polsek."

Jumlah personel gabungan yang disiagakan mencapai 65 ribu jiwa. Tidak hanya itu, apabila pasukan pengaman cadangan diperlukan, maka Polri akan langsung berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kementrian Polhukam terkait pengerahan pasukan tersebut.

Mengenai indikasi mobilisasi massa, Tito pun telah menginstruksikan para kepala kepolisian daerah (Kapolda), khususnya yang berada di wilayah Jawa, Lampung, dan sebagian Sumatera untuk melakukan tindakan tegas dengan diskresi yang berlaku di Korps Bhayangkara.

Para kapolda itu juga wajib mengeluarkan maklumat pelarangan mobilisasi massa yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan suara di Jakarta, seperti maklumat yang sudah diterbitkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan.

"Kalau indikasi massa ke Jakarta dalam rangka pilkada, bukan ibadah, maka dari pihak manapun juga baik paslon nomor urut 2 dan paslon nomor 3, saya perintahkan kapolda gunakan diskresi yang ada. Periksa mereka, (tanyakan) mau ke mana dan dalam rangka apa," tandasnya. (OL-5)