Bawaslu: Jangan Ada Pengerahan Masa dan Intimidasi

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta berjanji akan menindak tegas sampai menghentikan tamsya almaidah ketika terbukti bermuatan politik dan mengintimidasi warga Jakarta. Kemudian juga meminta warga yang tidak memiliki hak konstitusional dalam Pilkada DKI Jakarta untuk tidak datang dengan dalih membantu pengawasan sebab Bawaslu dan kepolisian lebih berwenang.

"Kita akan klarifikasi dulu pelaporan Tamasya Al Maidah itu besok (Senin, 17/4) karena tadi ketika pelapor diminta klarifikasinya baru bisa besok. Nantinya ketika benar setelah dilakukan investigasi oleh Bawaslu bahwa kegiatan itu ada muatan politik dan mengintimidasi warga maka akan menindaknya secara tegas sampai menghentikan kegiatan tersebut," ujar Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (16/4) malam.

Menurutnya Bawaslu belum melakukan pendalaman apalagi mendapatkan kesimpulan terkait pelaporan acara tersebut. Pasalnya proses klarifikasi atas pelaporan tersebut diagendakan pada Senin, (16/4) sesuai persetujuan pelapor.

Namun demikian, kata dia, Bawaslu selalu siap dan siaga untuk menjaga ketentraman jalannya pemungutan suara pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Oleh sebab itu setiap pelaporan dugaan pelanggaran akan ditangani serius dan diantisipasi sedini mungkin.

Dia juga berpesan bagi semua warga Jakarta untuk bisa menunaikan hak konstitusionalnya serta tidak terpengaruh terhadap isu negatif dan intimidasi. Kemudian warga di luar Jakarta supaya turut menjaga keamanan dan kelancaran pemilihan pemimpin ibu kota negara dengan tidak datang ke TPS.

"Kami juga mengimbau warga di luar Jakarta dan tentu mereka tidak memiliki hak suara itu untuk tidak datang. Sebab selain mereka tidak bisa memilih juga percayakan pengawasan kepada Bawaslu dan kepolisian yang akan terus bekerja menjaga proses pilkada putaran kedua ini berlangsung lancar, jujur, demokratis dan aman," pungkasnya. (OL-5)