Basuki-Djarot Luruskan Fitnah

TIM sukses pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, yakni Raja Juli Antoni, mengakui jawaban dan argumentasi pasangan calon petahana itu saat debat sangat baik sehingga bisa meluruskan fitnah yang selama ini beredar selama pilkada DKI.

"Alhamdulillah Pak Basuki dan Pak Djarot bisa memberikan jawaban-jawaban yang bagus sehingga justru bisa jadi kesempatan mengklarifikasi fitnah yang selama ini ada," kata Raja.

Fitnah itu antara lain soal isu reklamasi yang dilontarkan nelayan dan rumah susun yang bocor.

Pada debat itu, ada empat perwakilan komunitas masyarakat dari berbagai profesi dan elemen yang diundang untuk bisa menyampaikan pertanyaan terkait visi dan misi para kandidat.

Empat komunitas itu ialah komunitas transportasi, rumah susun dan toilet bersih untuk keluarga, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan nelayan.

KPU DKI memang menjamin kenetralan perwakilan yang diundang.

Namun, dari berbagai sumber foto ditemukan, perwakilan komunitas tersebut pernah berfoto dan hadir dalam acara kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menanggapi keluhan perwakilan komunitas rumah susun soal kondisi hunian yang kerap bocor.

Sumarsono menyebut pentingnya membayar iuran untuk perawatan rusun.

"Rusun biaya perawatan lingkungan dari iuran mereka. Jadi, bukan bayar kepada pemda, jadi iuran lingkungan namanya. Kalau intensif, ini bisa diselesaikan dengan iuran tadi. Karena banyak yang tidak lunasi iuran, bagaimana bisa lingkungan dijaga?" kata Sumarsono, Kamis (13/4).

Perwakilan komunitas rusun yang berbicara soal kondisi rusun dalam debat itu, menurut Sumarsono, harus dicek.

Perwakilan itu belum bisa dijadikan gambaran utuh mengenai kondisi rusun keseluruhan.

"Dari jumlah 10 ribu, kalau yang omong dua-tiga orang, kan juga tidak bisa kita katakan. Jadi, kita harus pakai teori representasi sampel. Kalau semua rumah susun banyak lebih bahagia, 96% dari evaluasi kita mengatakan mereka sangat happy."

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun menilai debat putaran kedua kembali menampilkan posisi diametral.

Bahkan pasangan Basuki-Djarot menampilkan gagasan yang membumi, tetapi visioner.

"Basuki-Djarot menampilkan program yang konkret, sedangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno lebih mengandalkan pada program DP 0% dan OK OC," kata Hasto.

Hasto berkeyakinan bahwa dengan debat tersebut masyarakat DKI yang dikenal objektif, toleran, dan berkemajuan, tidak akan mempertaruhkan masa depan DKI pada pihak yang belum berpengalaman.

Netral

Meski dikritik karena tidak netral, Komisioner KPU DKI Dahlia Umar memastikan netralitas komunitas masyarakat yang dihadirkan dalam debat putaran kedua itu.

"KPU DKI mengundang mereka karena mereka benar-benar nelayan, warga rusun. Mereka mengatakan bolehkah kami bertanya ke calon gubernur?" ujarnya.

Dalam proses penjaringan itu, KPU DKI pun meminta masyarakat untuk menandatangani pakta integritas yang berisi pernyataan tidak terkoneksi dengan salah satu pasangan calon.

"Bahwa mereka dalam pakta integritas itu juga berjanji akan menyampaikan aspirasi yang sebenarnya." (Gol/Nyu/P-2)