Bawaslu DKI Ultimatum Bubarkan Kegiatan di Masa Tenang

MASA tenang jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk menggelar pelbagai kegiatan bernuansa politik. Diharapkan semua pihak yang terlibat, seperti pasangan calon, tim pemenangan, relawan, dan masyarakat bisa ikut berpartisipasi guna menciptakan kondusifitas pesta demokrasi di Ibu Kota.

Demikian penegasan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti dalam diskusi Pilkada Sehat dan Demokratis di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/4). Turut hadir Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul, pengamat politik LIPI Siti Zuhro, serta perwakilan tim sukses paslon Basuki-Djarot Jerry Sambuaga, dan tim sukses paslon Anies-Sandi Agung Setiarso.

Menurut Mimah, persoalan politik secara hukum menjadi tugas penyelenggara negara. Namun, dalam kaitan sosial maka hal itu sudah tentu menjadi kewenangan masing-masing pasangan calon dan tim pemenangan.

"Sehingga kami minta di minggu tenang tidak ada lagi kegiatan bazar, deklarasi, meskipun di dalamnya tidak ada spanduk untuk memilih paslon tertentu. Jika masih saja ada yang memanfaatkan, panwaslu akan membubarkan," katanya.

Ia menjelaskan, kegiatan bazar di beberapa wilayah merupakan sebuah metoda kampanye yang dibolehkan. Meskipun turunan bazar belum diatur di dalam ketentuan KPU, tetapi tetap saja hal tersebut tidak lazim apabila dilaksanakan saat masa tenang.

Ketua KPU DKI Sumarno yang mengomentari diskusi melalui sambungan telepon, menambahkan pihaknya sudah mematangkan seluruh persiapan. Di antaranya distribusi logistik di tingkat kecamatan dan kelurahan, perbaikan kualitas petugas di lapangan, termasuk penambahan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 190 ribu dan 11 TPS baru.

KPU DKI juga akan memfasilitasi warga Jakarta yang tidak terdata dalam DPT. Syaratnya cukup membawa kartu tanda penduduk elektroni (KTP-e) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI. Masyarakat pun boleh menyertakan dokumen verifikasi lain, seperti kartu keluarga (KK), paspor, dan SIM.

"KPU sudah meningkatkan kualitas di putaran kedua dan berikan bimbingan kepada petugas agar tetap profesional, berintegritas, dan berkualitas. Kami paslon juga bisa memberikan imbauan serupa kepada grass root."

Senada disampaikan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul. Menurutnya, Korps Bhayangkara tidak memiliki kepentingan apapun selain menjunjung netralitas dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Jakarta.

Martinus menampik jika kehadiran petugas di tiap acara, khususnya saat masa kampanye dikaitkan dengan pemberian dukungan kepada salah satu paslon. Kepolisian hadir dalam kapasitas mengamankan kegiatan masyarakat serta untuk mencegah timbulnya benturan atau pelanggaran hukum.

"Kami imbau warga gunakan hak pilih. Kita juga harus menghindari infomasi sesat yang masif disebarkan dan berpotensi membuat persepsi publik negatif. Kami berkomitmen memberikan kenyamanan di Jakarta, serta memberikan tindakan hukum bagi yang mencoba melanggarnya" ujar Martinus.

Lebih jauh, terang Martinus, situasi yang terjadi di Jakarta merupakan bagian dari upaya menumbuhkan demokrasi agar tetap berjalan secara tepat dan benar. Pelaksaan pilkada DKI sekaligus memberikan pembelajaran bagi negara lain bahwa hukum ialah panglima tertinggi.

Siti Zuhro, menekankan bahwa menciptakan free and fair di masa tenang merupakan upaya prakondisi untuk menuju pilkada serta demokrasi yang sehat. Sejatinya semua pihak bisa sependapat dan tidak membuat stigma negatif terhadap aparat penegak hukum.

"Mari biarkan pilihan dipercayakan kepada masyarakat dan inilah saatnya pembelajaran politik di level Ibu Kota. Semoga Pilkada DKI fenomenal serta menjadi acuan bagi daerah lainnya," katanya.

Menurutnya, upaya merealisasikan pilkada sehat ialah dengan meniadakan pelanggaran dan prosesnya berlangsung penuh keberadaban. Pilkada pada prinsipnya harus mengedepankan partisipatif, akuntabilitas, serta nilai-nilai demokrasi.

Jerry Sambuaga, berharap pelaksanaan Pilkada DKI tidak diwarnai kecurangan, semisal serangan yang mendiskreditkan paslon Basuki-Djarot melalui spanduk dan poster yang terkesan mengintimidasi, teror, dan bernuansa negatif. Aktivitas provokatif yang diduga dilakukan oknum itu harus ditindak karena hanya memperkeruh suasana.

"Kontestasi ini bukan sebagai ajang untuk menjelekkan dan SARA. Ini adalah ujian untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pilkada semacam upaya mengonsolidasikan demokrasi. Inilah tanggung jawab semua paslon dan masyarakat dalam mengawal pilkada," kata Jerry.

Tim pemenangan Anies-Sandi, Agung Setiarso, menegaskan, pihaknya juga menghendaki Pilkada DKI berlangsung sehat dan demokratis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menurunkan ratusan spanduk kampanye hitam.

"Ada spanduk provokatif, seperti jangan pilih cagub yang dipilih kelompok Islam radikal, Jakarta bersyariah. Ini seolah memprovokasi Islam terpecah jadi beberapa bagian. Itu bukan dari tim kita. Kami akan menyosialisasikan dan menjunjung nilai demokrasi," tandasnya. (OL-2)