Kemendagri Masih Kaji Waktu Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

WAKTU pelantikan 101 Kepala Daerah yang memenangkan pemilu serentak tahun 2016 masih menjadi tanda tanya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku masih mengkaji waktu pelantikan ini.

"Itu masih kita kaji dulu aturannya. Karena apakah yang harus serentak itu pemilunya atau pelantikannya," ujar Tjahjo usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat 2017 di Bandung, Kamis (13/4).

Beberapa opsi telah disiapkan. Melakukan pelantikan secara bertahap, melantik di ujung masa jabatan kepala daerah paling terakhir tahun ini, atau serentak lebih dulu.

"Kalau kami, mau ikuti masa selesainya jabatan," ujar Tjahjo.

Namun demikian, opsi ini lagi-lagi harus disesuaikan dengan aturan dan kondisi tiap daerah yang berbeda-beda. Apalagi pimpinan KPU dan Bawaslu baru dilantik, keputusan Mahkamah Konstitusi soal daerah yang bersengketa pun belum keluar.

Dia mencontohkan Pilkada DKI Jakarta. Jika mengikuti aturan, maka masa jabatan akan habir di bulan Oktober 2017. "Sekarang (masih) bulan April, nah lama banget nanti," kata Tjahjo.

Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pelantikan ini. Mulai dari waktu pengajuan anggaran daerah hingga ke soal siapa yang menjadi plt kepala daerah ika memang ada jeda antara habisnya masa jabatan dan pelantikan.

Karena alasan itu, Tjahjo akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak penyelenggara pemilu.

"Nah ini ada enggak aturan, undang-undang atau keputusan KPU, sebagai penjabaran membuat peraturan KPU," tegas Tjahjo. (OL-5)