Tersangka Kasus Bakamla Bertambah

KPK kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus suap pengadaan satelit monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla), yakni NH (Nofel Hasan) yang menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penetapan tersangka Nofel merupakan pengembangan kasus yang tengah diusut KPK.

Nofel yang juga menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya terkait pengadaan satelit moni­toring di Bakamla APBN-P 2016 yang memakan anggaran hingga Rp220 miliar.

Dalam kasus ini, Nofel diduga menerima suap sebesar US$104.500. Ia merupakan tersangka kelima dalam kasus ini.

Nofel pun dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla juga merangkap pelaksana tugas Sekretaris Utama Bakamla Eko Susilo Hadi, dan tiga orang pihak swasta Fahmi Darmansyah, M Adami Okta, dan Hardy Stefanus.

Tiga dari empat tersangka sebelumnya juga sudah disi­dang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Mereka antara lain Fahmi, Adami, dan Hardy.

Ke depan KPK merencanakan akan memanggil Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo sebagai saksi. Panglima TNI Gatot Nurmantyo pun mendukung rencana KPK itu. Panglima pun meminta Arie kooperatif. “Kalau tidak datang, ya dipaksa datang,” tutur Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.

Gatot menilai seorang prajurit TNI memang seharusnya patuh kepada hukum yang berlaku sebab panglima tertinggi dalam TNI itu ialah hukum.

“Karena panglima yang paling tinggi di TNI itu hukum sehingga harus patuh.’’

KPK pun melakukan koordinasi dengan pihak POM TNI terkait dengan rencana menghadirkan Kepala Bakamla tersebut. (Pol/Nyu/Ant/P-2)