KPU Fokus Tugas Jangka Pendek

Nur Aivanni
13/4/2017 07:42
KPU Fokus Tugas Jangka Pendek
(Ketua KPU 2017-2022, Arief Budiman -- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

HASIL rapat pleno pertama KPU periode 2017-2022 yang berlangsung selama sembilan jam menetapkan Arief Budiman sebagai Ketua KPU untuk lima tahun ke depan. Penetapan Ketua KPU kali ini dilakukan secara musyawarah mufakat.

“Kami sepakat menetapkan Arief Budiman sebagai Ketua KPU untuk masa jabatan 2017-2022,” kata anggota KPU Hasyim Asy’ari dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

Ketua KPU periode 2017-2022 Arief Budiman mengaku pemilihan Ketua KPU tidak berlangsung alot. Rapat justru lebih banyak membahas tugas-tugas KPU.

“Kalau pemilihannya singkat saja. Pokoknya cepat, tidak berdebat panjang. Semua orang menyampaikan pandangannya. Sosok ketua seperti apa yang dibutuhkan KPU untuk menyelenggarakan proses pemilu lima tahun ke depan,” kata Arief yang merupakan komisioner KPU periode 2012-2017.

Arief menyampaikan KPU saat ini akan fokus menyelesaikan tugas jangka pendek lebih dahulu sambil mempersiapkan tugas jangka panjang. “Kita selesaikan residu perjalanan Pilkada 2017. Kan masih harus diselesaikan,” katanya.

Selain itu, KPU juga akan berkonsolidasi baik di internal KPU maupun eksternal.

Dalam waktu dekat, ia akan menjadwalkan rapat internal bersama mulai dari komisioner, sekjen sampai kepala biro untuk membangun tim building yang kuat.

“Kita juga nanti akan lakukan pertemuan dengan stakeholder terkait kepemiluan dengan DPR, pemerintah,” sambungnya.

Dalam rapat pleno tersebut juga menetapkan Hasyim Asy’ari sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dari unsur KPU.

Selain itu, rapat juga telah membagi tugas kepada masing-masing anggota KPU untuk mengisi sebagi penanggung jawab divisi kerja di KPU dan penanggung jawab koordinator wilayah.

Komisioner KPU periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay berharap komisioner KPU yang terpilih dapat mengupayakan peningkatan partisipasi pemilih.

Sebab prediksi partisipasi pemilih dalam pemilu maupun pilkada selalu diprediksi menurun oleh berbagai pihak secara nasional.

Namun, hal itu bisa dipatahkan ketika pada Pemilu 2014. Saat itu tingkat partisipasi pemilih mencapai 75,2%. Angka ini meningkat dari Pemilu 2009 yang partisipasinya hanya 71,5%.

Tingkat partisipasi pemilih pun dinilainya bisa meningkat jika didukung dengan kehadiran peserta yang menarik, dukungan tim kampanye yang aktif dan keterbukaan informasi yang seluas-luasnya oleh KPU.

Jadi tangan
Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi menilai kemandirian jadi tantangan terberat Komisioner KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 yang baru saja dilantik.

Dalam diskusi di D Hotel, kemarin, Veri menyebut Komisioner KPU sudah memperlihatkan standar kerja dan kemandirian yang tinggi. Namun, Veri menyebut pembuatan peraturan KPU yang kini bisa diintervensi Komisi II DPR cukup merisaukan. Ia pun khawatir kemandirian yang sudah ditegakkan komisioner KPU periode sebelumnya tidak bisa dipertahankan komisioner KPU selanjutnya.

Aktivis Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Fadli Ramadhanil juga menyikapi kemandirian dan sikap kepemimpinan para komisioner.

“Dua tahun mendatang akan jadi tahun politik yang sangat panas di mana KPU mau tak mau bisa berada di banyak keadaan yang sulit untuk menghindar dari tarik-menarik kepentingan,” ucapnya. (Put/P-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Oka Saputra
Berita Lainnya