Program DP 0% tidak Jelas

PROGRAM perumah­an milik pasangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno berupa uang muka atau down payment (DP) 0% untuk rumah dengan harga Rp350 juta mendapat kritik tajam dari pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Kritikan itu terlontar saat kedua pasangan melakukan debat untuk putaran kedua Pilkada DKI 2017. Jika ditilik dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/10/PBI/2015 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016, bank telah membuat regulasi bahwa DP harus setidaknya 15%.

Basuki pun makin penasar­an rumah macam apa yang ingin dibangun Anies dengan program itu.
“Saya penasaran, di berita-berita pasangan Anies-Sandi soal rumah DP 0%. Rumah yang bapak sediakan rumah apa? Rumah tapak? Rumah susun? Lalu yang berpenghasilan berapa? Apakah Rp7 juta atau Rp3 juta karena Pak Sandi bilang yang berpenghasilan Rp4 juta enggak mungkin punya rumah di Jakarta. Ini agak membingungkan,” tanya Basuki kepada Anies.

Anies pun menjelaskan prog­ram itu bukan berarti membangun rumah, melainkan soal pembiayaan. Menurut Anies, rumah itu bisa dibangun pemerintah atau swasta. “Saya nyuwun sewu, mbok menawi agak keliru. Kami tidak membangun rumah, tetapi ini pembiayaan, instrumen pembiayaan. Bukan membicarakan membangun rumah, melainkan kita cari solusi sesuai dengan pilihan,” jawab Anies.

Basuki merasa Anies tidak menjawab pertanyaannya. Basuki lalu menyebutkan, menurut penelitian, rumah sehat berukuran 36 meter persegi. Sementara itu, rumah-rumah di gang-gang sempit menurutnya tidak layak. “Justru kita tidak tega, masyarakat tidak mampu, kalau dia beli di gang sempit yang tidak layak, kita tawarkan rusun,” ujar Basuki.

Reklamasi
Basuki dan Anies juga terlibat debat seru soal proyek reklamasi Teluk Jakarta. Basuki dan Anies sempat saling sindir. Menurut Basuki, sikap Anies dan Sandi berubah-ubah soal reklamasi. Dia juga bertanya soal sikap Anies dan Sandi terkait dengan keputusan presiden soal reklamasi yang terbit sejak zaman Presiden Soeharto. Padahal, Anies dan Sandi berniat membatalkan reklamasi. “Bagaimana cara kita menghadapi keppres ini dari zaman Soeharto, termasuk membatalkan reklamasi,” tanya Basuki kepada Anies.

Anies pun diberi kesempatan oleh moderator, Ira Koesno, untuk menjawab. “Saya rasa yang perlu disamakan, kita harus memikirkan reklamasi, tapi pendapat kita berbeda.’’

Di kesempatan terakhir, Basuki menyampaikan permohonan maaf terkait dengan persaingan di pilkada.

“Sekali lagi mohon maaf kepada warga Jakarta. Kami sampaikan mohon maaf. Semoga kita bisa melihat Jakarta baru,” ujar Basuki untuk menutup pesannya. (Put/Deo/P-2)