Polarisasi HAM di Pilkada DKI

DIREKTUR LBH Jakarta Alghiffari Aqsa menyebut telah terjadi polarisasi HAM di Pilkada DKI Jakarta 2017. Isu sektarianisme dan ujaran kebencian yang pada Pilkada 2012 tidak ada, kini justru meruncing.

Akibatnya dua kubu yang saat ini bertarung di putaran kedua Basuki-Djarot dan Anies-Sandiaga seolah-olah mewakili dua isu hak, yakni hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pasangan calon Basuki-Djarot seakan mewakili hak sipil dan politik. Di sisi lain, Anies-Sandiaga mewakili hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Aqsa menyebut, gambaran Basuki-Djarot mewakili sipol dan politik karena minoritas seperti Basuki bisa menjadi calon gubernur. Citra perwujudan hak sipil dan politik juga terlihat saat Basuki menjadi korban proses hukum yang tidak adil yang membuat dirinya menjadi tersangka penodaan agama.

“Pasangan Basuki-Djarot mengklaim sebagai calon yang mewakili kebinekaan, keduanya diperlambangkan sebagai perwujudan hak sipil dan politik rakyat dalam berdemokrasi,” ujar Aqsa saat memberi keterangan bertajuk Jakarta Kritis: Demokrasi yang Jernih dan Hak atas Kota, di Kantor LBH Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Anies-Sandiaga yang merapat ke kelompok intoleran seperti saat sowan ke markas FPI dan menggunakan sentimen agama dianggap sebagai nilai minus. Sebaliknya Anies-Sandi lebih memberikan porsi khusus untuk menjamin hak ekonomi dan sosial.

Pengacara publik LBH Jakarta Pratiwi Febri mendesak kedua pasangan calon untuk lebih konsen kepada 12 masalah kritis Jakarta yang belum diulas secara gamblang ketimbang bermain dengan isu SARA. Ke-12 isu kritis itu, yakni intoleransi, penggusuran dan hak atas perumahan, banjir, kemacetan, reklamasi teluk jakarta, hak penyandang disabilitas, hak atas bantuan hukum, kualitas udara dan polusi, kemiskinan dan ketimpangan, hak atas air, hak atas pekerjaan, serta kriminalitas dan hak atas rasa aman.

Tetap kondusif
Dari Jakarta Timur Kapolres Kombes Andry Wibowo menegaskan kesiapannya dalam menjaga keamanan jelang putaran kedua pada 19 April. Ia turun langsung ke masyarakat dan road show ke kampung-kampung agar masyarakat tenang dalam melakukan pesta demokrasi.

“Yang jelas suasana kebatinan masyrakat itu kemarin-kemarin gelisah. Mereka takut menyuarakan aspirasi, dan sembunyi-sembunyi dalam berpendapat, karena adanya intimidasi dari kelompok tertentu. Karena itu, kita akan terus terjun dan melakukan edukasi. Dengan begitu masyarakat bisa berdemokrasi secara sehat dan sekalgus menjaga ketertiban di lingkungan mereka,” ujar Andry.

Menurutnya suka atau tidak masyarakat menengah ke bawah yang kerap menjadi korban. Pasalnya, mereka memang mudah diprovokasi.

“Kalau sebelumnya kita sudah berbicara dengan kelompok-kelompok dan organisasi, sekarang kita sengaja road show ke daerah kumuh.”

Secara kelembagaan, kata dia, kepolisian tidak punya kepentingan apa-apa dalam pilkada. Sebab, sesuai undang-undang prinsip TNI-Polri ialah netralitas-konstruktif.

Andry mengakui sampai saat ini masih ada ada kelompok masyarakat yang membonceng calon tertentu dalam menyuarakan aspirasi mereka. Sayangnya, aspirasi mereka melenceng jauh dari dasar negara dan cita-cita para pendiri bangsa ini. (Mal/P-2)