Polarisasi HAM Meruncing di Pilkada DKI Jakarta

POLARISASI HAM telah masif terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa menilai isu sektarianisme dan ujaran kebencian yang pada Pilkada 2012 seakan tidak ada kini justru meruncing.

Akibatnya, kata dia, dua kubu yang saat ini bertarung di putaran kedua Basuki-Djarot dan Anies-Sandiaga seolah-olah mewakili dua isu hak, yakni hak sipil dan politik (sipol) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Pasangan calon Basuki-Djarot seakan mewakili hak sipol sedangkan Anies-Sandiaga mewakili hak ekosob.

Aqsa menyebut, gambaran Basuki-Djarot mewakili hak sipol karena minoritas seperti Basuki bisa menjadi calon gubernur. Citra perwujudan hak sipol juga terlihat saat Basuki menjadi korban proses hukum yang tidak adil yang membuat dirinya menjadi tersangka penistaan agama.

"Pasangan Basuki-Djarot mengklaim sebagai calon yang mewakili kebinekaan, keduanya diperlambangkan sebagai perwujudan hak sipil dan politik rakyat dalam berdemokrasi," ujar Aqsa saat memberi keterangan bertajuk "Jakarta Kritis: Demokrasi yang Jernih dan Hak atas Kota" di Kantor LBH Jakarta, kemarin.

Sementara itu Anies-Sandiaga, lanjut Aqsa, yang merapat ke kelompok yang dianggap intoleran dan menggunakan sentimen agama dianggap sebagai nilai minus dalam hal hak sipol. Sebaliknya paslon ini lebih memberikan porsi khusus untuk menjamin hak ekosob.

"Anies-Sandiaga berkali-kali menyatakan tidak akan melakukan penggusuran terhadap warga miskin yang tinggal di bantaran kali dan menghentikan proyek reklamasi. Janji-janji tersebut menunjukkan bahwa Anies-Sandi berusaha untuk memenuhi hak ekosob warga," tukasnya.

Polarisasi HAM dengan mempertarungkan hak sipol dan hak ekosob dalam Pilkada DKI Jakarta tersebut menurutnya seharusnya tidak terjadi. "Karena HAM harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan antara hak sipil dan hak ekosob," ucap Aqsa.

Di tempat sama pengacara publik LBH Jakarta Pratiwi Febri mendesak kedua paslon untuk lebih konsen kepada 12 masalah kritis Jakarta yang belum diulas secara gamblang ketimbang bermain dengan isu SARA.

Ke-12 isu kritis itu yakni intoleransi, penggusuran dan hak atas perumahan, banjir, kemacetan, reklamasi teluk jakarta, hak penyandang disabilitas, hak atas bantuan hukum, kualitas udara dan polusi, kemiskinan dan ketimpangan, hak atas air, hak atas pekerjaan, serta kriminalitas dan hak atas rasa aman.

Menurutnya, isu-isu tersebut seharusnya lebih dikedepankan tetapi fakta di lapangan seolah di putaran kedua isu agama yang menguat dan dipolitisasi. "Isu SARA semakin dipolitisasi bahkan alasan untuk menolak salah satu paslon berdasarkan SARA, ini kemunduran bagi demokrasi di Jakarta," cetus Pratiwi. (X-12)