Studi Banding Jalan Terus (II): "Studi Banding Umumnya Diam-Diam"

Apa urgensi studi banding anggota dewan selama ini?
Kadang studi banding bukan sesuatu yang benar-benar diperlukan. Memang ada beberapa RUU yang memerlukan studi banding untuk pendalaman. Tapi ada juga yang enggak perlu studi banding, tapi cukup dengan riset di dalam negeri.

Apakah studi banding selama ini cukup efektif?
Sepemantauan kami, kebanyakan berakhir di laporan administratif dan tidak banyak disentuh lagi kegiatan (studi banding) di setiap pembahasan atau tidak dibahas lebih lanjut.

Lalu, kenapa kegiatan studi banding tetap dipelihara?
Sering kali waktunya (dilaksanakan) jelang akhir pembahasan RUU. Kalau jelang akhir, itu patut diduga tujuannya jalan-jalan. Kalau mau mendalami materi, (studi banding) harusnya di awal. Bagaimana mungkin ada materi baru yang berbeda dari hasil studi banding yang kemudian masuk RUU yang mereka sendiri sudah bersepakat? Itu ada kontradiksi.

Bisa berikan contoh jalan-jalan ke luar negeri berkedok studi banding?
Iya, termasuk studi banding RUU Pemilu. Dilakukan di tengah pembahasan ketika mereka sudah menyepakati beberapa hal. Seharusnya studi banding dilakukan saat awal, saat penyerapan aspirasi.

Di awal Anda menyebut ada RUU tertentu yang perlu studi banding ke luar negeri, bisa berikan contohnya?
Ya, itu tergantung materi yang mau direvisi. Kalau revisinya di bawah 30%, (anggota dewan) enggak perlu sampai ke luar negeri. Tapi kalau sampai merombak seluruh UU, mengubah sistem, tentu patut dipertimbangkan untuk studi banding. Atau ketika usul dalam naskah akademik kurang mendalam dan alternatifnya terbatas, (anggota dewan) bisa mencarinya ke luar negeri.

Menurut catatan IPC, adakah studi ban­ding yang tidak terpantau publik?
Sebagian besar studi banding dilakukan diam-diam. Kalau lihat di web DPR, enggak ada jadwal DPR ke luar negeri, tapi kegiatan itu selalu ada setiap tahun.

Apakah itu terjadi karena ada motif tersembunyi di balik studi banding?
Segala sesuatu yang ditutupi pasti ada kepentingan lain, di luar kepentingan publik yang lebih diutamakan, entah kepentingan pribadi atau kelompok. (Nur/P-3)