Segelintir Politisi Jadi Pemburu Rente

KALANGAN para politisi yang berkuasa di badan eksekutif dan legislatif lebih banyak berlatar belakang pengusaha dan figur yang punya akses ke pemilik modal. Hal itu berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat.
pun

Kalau pada masa Orde Baru, politisi itu umumnya berasal dari kalangan militer dan politisi karir yang memiliki komitmen ideologi yang kuat. ''Makanya jangan heran jika banyak kebijakan negara dan pemerintahan hanya menguntungkan segelintir elite dan pemilik modal, yang hanya menguntungkan kepentingan ekonomi bagi mereka,'' kata Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari di Yogyakarta.

Kondisi itu, kata dia, menyebabkan hukum hanya diperalat sebagai instrumen bagi pemburu rente untuk memperkaya dirinya sendiri. Situasi saat ini tidak lebih baik dibandingkan era Orde Baru yang masih menyisakan kekuatan negara untuk menandingi penguasa modal.

Pendekatan hukum menjadi elemen penting untuk mencapai Indonesia berkemajuan. Hal itu sulit dicapai jika hukum di Indonesia dikuasai oleh kekuatan modal.

Menurut dia, untuk mewujudkan Indonesia berkemajuan diharapkan negara mempunyai peran untuk mengendalikan kekuatan pemodal dan meredistribusikan kekayaan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

''Jika negara tidak mampu, penegakan hukum dan demokrasi tidak akan berjalan dengan baik,'' katanya pada seminar 'Tantangan Penegakan Hukum Menuju Indonesia Berkemajuan' yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (8/4).

Dalam mewujudkan demokrasi agar tidak tunduk pada kekuatan modal, menurut Aidul, perlu eksekutif yang kuat dan efektif, legislatif berwatak deliberatif yang kebijakannya sesuai harapan rakyat, serta peradilan yang independen. (OL-4)