Partai NasDem Siapkan 110 Ribu Saksi di Jabar

PARTAI Nasional Demokrat (NasDem) menyiapkan 110 ribu saksi untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif 2019. Seluruh saksi tersebut akan disebar ke masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat Saan Mustopa mengatakan, pihaknya melalui Komisi Saksi Partai NasDem telah menyiapkan saksi mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Saat ini tengah diproses rekruitmen saksi untuk tingkat desa/kelurahan.

''Kami akan siapkan sampai di tingkat TPS. Total diperkirakan ada 110 ribu, dan target Mei ini selesai,'' ujar kata Saan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/4).

Menurutnya, penyiapan saksi ini sangat penting. Selain untuk mengawal suara pascapencoblosan, saksi ini pun berperan penting dalam mengampanyekan ke masyarakat terkait partai dan kandidat yang diusungnya. ''Jadi saksi NasDem ini punya tugas dua. Selain sebagai saksi, juga punya tugas kanvasing ke masyarakat,'' imbuhnya.

Oleh karena itu setiap saksi dari Partai NasDem akan diberi sejumlah pengetahuan terkait pelaksanaan pemilu. Terlebih, lanjutnya, setiap ajang demokrasi ini memerlukan banyak lembaran formulir terkait keabsahan.

''Jadi kita latih kemampuan teknis sebagai saksi. Kan ada banyak form, kita beri keterampilan-keterampilan teknis terkait kemampuan di TPS,'' katanya seraya menyebut saksi juga diberi pemahaman keterampilan dan pengetahuan untuk kanvasing mengampanyekan partai dan kandidat.

Dia memastikan, saksi ini dipersiapkan untuk pilkada serentak 2018 dan Pileg 2019. ''Karena waktunya kan beda sedikit, cuma beda setahun,'' tegas Saan lagi.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar akan merekrut 800 ribu petugas. Mereka akan disebar ke seluruh daerah Jabar terkait suksesi gubernur.

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, selain untuk mengawal Pilgub Jawa Barat 2018, sebagian dari mereka pun bertugas untuk menyukseskan pemilihan bupati/wali kota di 16 daerah. Luas wilayah Jabar sangat berpengaruh terhadap jumlah petugas yang diperlukan KPU.

Hal ini pun berakibat besarnya alokasi honor yang diperlukan, yakni mencapai 60% lebih dari total anggaran yang ada di KPU. Dia menambahkan, pihaknya akan merekruit petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pada satu bulan sebelum pencoblosan.

Sedangkan petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) mulai direkrut pada September mendatang. Dari 27 kabupaten/kota di Jabar, menurutnya akan terdapat sekitar 75.419 TPS. (OL-4)