Jangan Biarkan Negara Tenggelam

INDONESIA yang berpenduduk mayoritas muslim pantang terpecah akibat perseteruan sesama anak bangsa seperti Suriah, Mesir, Libia, dan Irak. Seluruh elemen punya tanggung jawab untuk tidak membiarkan negara tenggelam.

Guru bangsa Syafii Maarif mengatakan Indonesia mesti hati-hati terhadap menguatnya paham radikalisme yang mengancam eksistensi bangsa akhir-akhir ini. Untuk membendungnya, Pancasila sebagai falsafah negara harus tetap diamalkan.

"Kita masih jauh dari Suriah, tapi harus hati-hati karena yang bertarung di sana juga banyak orang Indonesia penganut teologi maut," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu saat menjadi keynote speaker dalam seminar dan lokakarya Indonesia di Persimpangan: Negara Pancasila Vs Negara Agama di Jakarta, kemarin.

Seminar tersebut digelar Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) dan Institute for Interfaith Dialogue (Interfidei) bekerja sama dengan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Maarif Institute, Komnas HAM, Jaringan Antar-Iman Indonesia (JAII), Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), dan Yayasan Cahaya Guru.

Menurut Syafii, Pancasila terbukti tidak pernah berubah sejak Indonesia merdeka. Namun, kesenjangan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat justru kian tajam. Ketimpangan itu ikut memunculkan ideologi arabisme yang sesat jalan seperti Islamic State (IS) di Indonesia.

Kelompok radikal pun berusaha mengubah negara Pancasila menjadi negara agama. "Pendukung segala sempalan yang ingin ganti Pancasila bersuara lantang karena yang mayoritas diam. Aparat harus peka. Kalau politisi di Senayan agak sulit sekarang, walau tidak semua. Negara Anda, negara saya, jangan biarkan tenggelam," tandas Syafii.

Dalam closing statement-nya, dia mengajak seluruh anak bangsa mempertahankan Indonesia sampai kapan pun. "Kita harus pertahankan Indonesia tetap ada sampai satu hari sebelum kiamat."
Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menjadi pembicara dalam seminar itu juga mengatakan perlunya ideologi Pancasila untuk membendung radikalisme. "Yang dibutuhkan adalah ideologi Pancasila, ideologi Islam sinkretis khas Nusantara, dan ideologi demokrasi.

"Ia menambahkan Polri siap menjadi ujung tombak untuk menghadapi radikalisme. Namun, mereka butuh dukungan penuh dari masyarakat, juga dukungan hukum. "Jadi legitimasi sosial saja dari Anda, sisanya serahkan pada kami," tandas Kapolri.

Dari kecil

Mantan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Siswono Yudo Husodo mengingatkan pentingnya memadamkan api radikalisme dan ekstremisme sejak masih kecil. "Kaum ekstremis awalnya kecil, kesalahan adalah kita diam. Dalam perdebatan kita selalu kalah karena kaum ekstremis mampu melakukan yang tidak bisa dilakukan yang moderat. Kita tidak bisa membunuh, kita tidak bisa memfitnah.

"Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie pun mengatakan Pancasila sebagai dasar negara sudah final, tetapi masyarakat di dalamnya tetap membiarkan yang kiri, kanan, tengah, atas, dan sebagainya bergerak. Untuk membendung radikalisme, ia mendesak hukum ditegakkan dengan tegas.

Jimly juga mengajak semua pihak tetap menggaungkan optimisme. "Jika kita pesimistis dan khawatir negara ini terpecah belah seperti Suriah, nanti akan membuat kelompok yang ingin memecah belah bangsa semakin bersemangat," tuturnya. (X-8)