DPD Alami Degradasi Kepercayaan Publik

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) akan mengalami degradasi kepercayaan publik bila tidak bisa mengatasi konflik internal pascapelantikan pimpinan baru.

"Kepercayaan akan semakin menurun dengan adanya konflik ini," ujar peneliti Forum Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di Jakarta, kemarin.

Lucius menjelaskan saat ini saja kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan baik DPR maupun DPD sangat rendah. Hal itu disebabkan kedua lembaga tersebut terbukti mempertontonkan nafsu kekuasaan merebut jabatan ketimbang bekerja sebagaimana amanat UU. "Konsep perwakilan (daerah) itu tidak pernah ditunjukkan," cetusnya.

Selain itu, sambung Lucius, bila DPD tidak berbenah diri dalam kekisruhan internal mereka, itu akan menghambat kinerja anggota DPD ke depan. "Bahkan (kinerja terhambat) sampai 2019 lah. Sulit mengharapkan ada kinerja luar biasa dari DPD ketika masalah internal tidak bisa diselesaikan," tegasnya.

Saat ini, kata Lucius, suara DPD terpecah atas kepentingan kelompok masing-masing. Jika itu terus berlanjut, aspirasi daerah akan sulit diperjuangkan. Untuk itu, sarannya, DPD harus melakukan konsolidasi antarwakil daerah, bukan antarkelompok yang terbentuk atas kepentingan partai politik.

"Yang terjadi sekarang mereka terpecah dalam kelompok kepentingan, (suara) daerah jadi hilang dalam konflik internal ini. Mestinya mereka kembali lagi bicara dari daerah ke daerah. Mereka harus bicara agar DPD ini kembali ke situasi awal dan bisa menjalankan perannya," terangnya.

Hal senada juga diutarakan Direktur Poltracking Hanta Yudha. Menurutnya, bila DPD tidak kembali ke khitahnya, persepsi publik terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan DPD akan menurun. "DPD ini mengalami degradasi kualitas. Ini harus digeser," tegasnya.
Karena itu, ia pun menyarankan semua anggota DPD menyelamatkan DPD dengan melakukan konsolidasi dalam menyelesaikan konflik internal. Selain itu, DPD harus membuktikan kepada publik melalui peningkatan kualitas kinerja sebelum memperjuangkan penguatan kewenangan mereka.

Sementara itu, senator asal Kalimantan Selatan Sofwat Hadi mengungkapkan konflik internal DPD mengganggu kinerja mereka saat ini. Hal itu disebabkan suara anggota DPD sudah terbelah. "Sudah pasti akan mengganggulah. Sudah terbelah (suaranya)," cetusnya.
Jika kinerja terganggu, sambungnya, otomatis tugas-tugas anggota dewan pun nantinya akan terbengkalai. "Menyedihkanlah," ucapnya.
Ia pun mengaku belum tahu akan mengikuti perintah pimpinan DPD yang diketuai OSO atau tidak nantinya. Nur/JH/AT/RF/X-10