Emansipasi Perempuan dan Pendidikan Perdamaian

BULAN April di Indonesia identik dengan peringatan Hari Kartini. Hari Kartini bertujuan untuk mengingat dan menegaskan kembali perjuangan emansipasi perempuan yang dilakukan Raden Adjeng Kartini, seorang tokoh perempuan yang lahir di Jepara, 21 April 1879. Perjuangan Kartini bisa dimaknai melalui beragam sudut pandang, salah satunya ialah pendidikan perdamaian. Untuk itu, tulisan Calak Edu kali ini akan membahas bagaimana keterkaitan antara emansipasi perempuan dengan pendidikan perdamaian, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan pendidikan di sekolah.

Pendidikan perdamaian dan perempuan

Hal pertama yang perlu kita selalu ingat, pendidikan perdamaian membicarakan topik yang luas, tidak hanya membahas topik penyelesaian masalah secara damai dan tanpa kekerasan, juga tidak hanya bicara tentang toleransi dan penghargaan pada keberagaman etnik dan agama. Pendidikan perdamaian menginginkan pencapaian perdamaian yang bermakna terpenuhinya hak-hak dasar tiap individu, apa pun jenis kelaminnya, dengan penuh keadilan sehingga mereka bisa hidup dengan penuh martabat (Harris, 2004; Reardon, 2021).

Dalam kaitannya dengan jenis kelamin, salah satu topik yang menjadi perhatian pendidikan perdamaian ialah kesetaraan perempuan. Kesetaraan perempuan bukanlah hal yang serta-merta terjadi, apalagi di masyarakat yang menganut budaya patriarki. Dalam masyarakat yang relasi kuasanya didominasi laki-laki, kesetaraan perempuan sulit untuk terjadi dan seringkali perempuan berada dalam posisi yang kurang beruntung, atau bahkan sengaja dipinggirkan. Jika perempuan diberi peran oleh mereka yang memiliki kuasa, terkadang perempuan dilibatkan hanya sebagai pelengkap, atau hanya sekadar untuk memenuhi persyaratan agar dianggap telah menjunjung kesetaraan perempuan.

Mari perhatikan acara-acara seminar yang banyak kita lihat beritanya di media. Fenomena all male panels ialah salah satu contoh yang sering terjadi dalam seminar-seminar tersebut. Seminar tersebut hanya menghadirkan narasumber laki-laki. Atau, jika ada narasumber perempuan, jumlahnya sangat sedikit dibanding narasumber laki-laki yang diundang.

Jika ada protes mengenai ketidakterwakilan perempuan di dalam panel tersebut, panitia akan beralasan tidak ada narasumber perempuan yang tersedia atau kompeten di bidang tersebut. Alasan tersebut sudah cukup menunjukkan adanya ketidaksetaraan akses pendidikan yang dimiliki oleh perempuan sehingga mereka tidak atau belum bisa mencapai kompetensi yang dimiliki oleh laki-laki.

 Pendidikan perdamaian sangat mengecam praktik seperti all male panels dan praktik-praktik lainnya yang tidak memberi kesempatan setara untuk perempuan. Jika melihat ke sejarah perkembangan pendidikan perdamaian, cara pandang feminis memiliki pengaruh besar dalam pendidikan perdamaian. Cara pandang feminis membantu studi pendidikan perdamaian untuk memahami bagaimana kesenjangan dan ketidaksetaraan terjadi di masyarakat, juga bagaimana dominasi kuasa laki-laki memengaruhi bentuk relasi dalam masyarakat (Reardon, 2021).

Untuk itu, melalui pendidikan perdamaian, cara pandang masyarakat yang menormalisasi dan melanggengkan ketidaksetaraan perempuan ditransformasi sehingga tercapai penghargaan terhadap siapa pun. Utamanya perempuan dan kelompok minoritas yang tertindas sehingga mereka bisa menjadi manusia yang hidup secara utuh dan bermartabat.

Pengarusutamaan di sekolah

Di Indonesia, penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan belum menjadi hal yang mendapatkan prioritas. Bisa jadi hal ini terjadi karena posisi perempuan di masyarakat masih belum mendapat penghormatan yang layak. Sebagai contoh, di beberapa daerah, anak perempuan masih dianggap tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi, bahkan didorong untuk melakukan pernikahan dini. Sekolah, oleh karenanya, punya peran penting untuk membantu mengarusutamakan penghormatan dan kesetaraan kesempatan untuk perempuan agar terjadi transformasi pemahaman masyarakat.

Apa yang bisa dilakukan sekolah? Ada banyak hal kreatif yang bisa dilakukan sekolah. Namun, ada prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu kesadaran manajemen sekolah dan guru mengenai pentingnya pembahasan topik kesetaraan perempuan dalam pembelajaran di sekolah. Untuk itu, sebenarnya sekolah-sekolah kita memiliki keuntungan karena mayoritas guru berjenis kelamin perempuan sehingga seharusnya akan mudah bagi kita untuk menumbuhkan kesadaran ini di antara para guru.

Profesi guru sering diidentikkan dengan perempuan dengan alasan perempuan lebih memiliki karakter yang mendidik dan sesuai dengan nalurinya sebagai ibu yang mengayomi. Pandangan yang hanya mendasarkannya pada sifat naluriah perempuan bukanlah pertimbangan yang bijak jika melihat dari sisi kesetaraan. Guru perempuan juga perlu dilihat melalui kompetensi profesionalitasnya.

Guru perempuan perlu dihargai kemampuannya dalam penguasaan materi pelajaran yang mereka tekuni, misalkan yang menguasai ilmu ekonomi atau kimia. Selain itu mereka juga perlu dihargai dalam kemampuan pedagogis yang dimiliki. Jadi, para guru perempuan bisa yakin bahwa dirinya ialah individu yang secara profesional memiliki kompetensi yang mumpuni. Penyadaran atas kompetensi ini harus ditunjukkan secara eksplisit dan digaungkan terus-menerus, misalkan melalui rapat rutin manajemen sekolah dan diskusi antarguru.

Selanjutnya, siswa dalam berbagai kesempatan pembelajaran perlu diajak untuk berdiskusi dan berpikir lebih kritis mengenai peran perempuan dalam masyarakat. Siswa perlu memahami adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dalam masyarakat yang merugikan perempuan. Siswa disadarkan bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan hendaknya bukan saja didasarkan pada pertimbangan budaya, tetapi juga perlu didorong dengan pemahaman bersama berjuang untuk kesetaraan perempuan.

Ketika siswa melihat guru mereka yang perempuan, siswa harus mampu melihat guru mereka bukan sekadar sosok perempuan yang mengayomi, tetapi mereka juga harus mampu menghargai kompetensi yang dimiliki guru-guru perempuan mereka. Para siswa harus menyadari bahwa guru-guru perempuan mereka ialah perempuan yang telah sukses belajar dalam bidang pelajaran yang mereka tekuni.

Terakhir, perlu adanya transformasi dalam acara peringatan Hari Kartini di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Peringatan Hari Kartini hendaknya tidak lagi diisi dengan kegiatan-kegiatan yang hanya semakin mempertebal stereotip peran domestik perempuan seperti lomba berbaju daerah atau lomba memasak.

Kita harus ingat bahwa Ibu Kartini dulu berjuang bukan untuk bisa berkebaya atau memasak, melainkan berjuang untuk bisa bersekolah (Agustina, 2023). Sudah sepantasnya peringatannya juga mengangkat semangat yang serupa. Agenda utama peringatan Hari Kartini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menyadarkan ketimpangan relasi dalam masyarakat yang merugikan perempuan dan selanjutnya mendorong kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kemampuan dan kompetensi perempuan dalam beragam bidang kehidupan.