Budi Daya Kedelai Mandiri Baru Sebatas Keinginan

KETUA Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin membeberkan, para pengrajin tempe tahu bakal mogok kerja produksi selama tiga hari mulai Senin (21/2). Hal ini karena harga kedelai dilaporkan yang terus naik. Dalam tuntutan mogok kerja tersebut, para pengrajin meminta pemerintah untuk menaikkan harga produk pangan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian. (mediaindonesia.com, 17/2).

Rencana pemogokan itu sejatinya tak terlalu mengejutkan karena kondisi dianggap tak banyak berpihak pada mereka. Bukan hal baru lagi ketika kedelai yang merupakan bahan baku tempe, kerap langka. Ketergantungan pada impor membuat para perajin tak bisa berbuat banyak. 

Dalam konteks itulah dibutuhkan keseriusan Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mampu mewujudkan budi daya kedelai. Sudah waktunya pembudidayaan dibuktikan mengingat sudah 15 tahun impor kedelai dilakukan negeri ini. Sebuah rentang waktu yang sangat panjang untuk ukuran sebuah negara yang memiliki lahan subur dan sangat luas. 

Pemerintah memproyeksikan 2022 ini produksi kedelai dalam negeri baru sebesar 200.315 ton. Sedangkan kebutuhan kedelai dalam negeri diperkirakan mencapai tiga juta ton per tahun, hanya saja baru bisa dipenuhi sekitar 20%. Ini artinya, kelangkaan kedelai yang sudah berlangsung bertahun-tahun belum ada penyikapan serius.

Jika Pemerintah benar-benar serius ingin mengatasi kelangkaan kedelai, bukan hal sulit untuk direalisasikan. Masalah mendasar yang ditemui petani adalah harga jual panen yang tak mencukupi biaya produksi kedelai. Jangankan untung, bisa balik modal saja sudah bagus. 

Harga kedelai di kisaran Rp5.000an per kilogram (kg) sedangkan petani tidak bisa untung jika harga di bawah Rp7.000 per kg. Karena dalam satu hektare (ha) hanya mampu menghasilkan kedelai sekitar 1,5 ton yang nilainya sekitar Rp12 juta. Maka, untuk mendapatkan harga panen kedelai Rp7.000 per kg dibutuhkan off taker (penjamin). Bahkan saya sebagai off taker berani membeli harga panen kedelai petani mencapai harga Rp8.000 per kg dengan ketentuan seluruh proses produksi dalam pengawasan ataupun pembinaan saya. Proses itu dimulai dari menentukan bibit, pemupukan, nutrisi, perawatan hingga tenaga tanam, dan panen.

Dengan harga Rp8.000 per kg maka dalam satu ha tanaman kedelai yang menghasilkan 1,5 juta ton bisa didapat angka Rp12 juta rupiah. Jika hal ini dilakukan petani tidak akan ragu lagi untuk menanam kedelai karena menguntungkan. Namun demikian off taker tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan rupiah yang tidak sedikit untuk membantu petani kedelai. Salah satu caranya adalah dukungan dunia perbankan. Bukan personal. Keterlibatan dunia perbankan sangat dibutuhkan untuk berputarnya sistem keuangan tersebut. 

Butuh kredit usaha rakyat

Jika Kementerian Pertanian mencanangkan 600 ribu ha penanaman kedelai tahun ini di seluruh Indonesia, sedikitnya dibutuhkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun. Asumsi dasarnya adalah biaya per ha membutuhkan biaya produksi sekitar Rp4 juta mulai untuk bibit, pupuk, perawatan hingga sortir hasil panen. 

Angin segar memang mulai berhembus. Itu dimulai ketika Direktorat Aneka Kacang dan Umbi-umbian (Akabi) Kementerian Pertanian menggandeng Doa Bangsa Agrobisnis menandatangani memorandum of understanding (MoU), penanaman 600 ribu ha kedelai. Bahkan langkah-langkah konkrit sudah dilakukan di lapangan, mulai dari survei sawah hingga pembinaan kepada calon petani dan calon lokasi penerima bantuan. Sayangnya, segala aksi itu belum dilirik kalangan perbankan. Padahal petani kedelai membutuhkan dukungan anggaran melalui skema kredit usaha rakyat (KUR).

Pemerintah memang telah menganggarkan program kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 373,17 triliun tahun ini. Dari angka itu, hanya sekitar 30% yang dikucurkan untuk pertanian. Dari 30% tersebut, masih akan dibagi-bagi lagi ke berbagai varietas tanaman. Walhasil, untuk petani kedelai belum ada satu pun yang menerima kucuran KUR tersebut.

Keinginan besar menjadikan Indonesia mewujudkan budi daya kedelai, rasanya memang baru sebatas 'ingin'. Ingin budi daya kedelai, ingin menjadi lumbung kedelai, ingin tidak impor, ingin harga tempe tidak mahal, ingin ketersediaan kedelai terpenuhi dari dalam negeri, ingin petani kedelai sejahtera, dan banyak keinginan lainnya. Persoalan pangan bukan cuma tanggung jawab satu pihak saja mengingat ketahanan pangan menjadi sektor strategis bangsa. Namun tanpa keseriusan dan perhatian Pemerintah, dunia perbankan, petani sendiri, semua itu hanya akan ada di angan-angan.