Indonesia Usulkan 36 Cabang untuk AG 2018

INDONESIA akan mengusulkan jumlah cabang olahraga di Asian Games (AG) 2018 sebanyak 36. Hal itu diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai rapat bersama kementerian dan lembaga terkait Asian Games 2018 di Kantor Panitia Besar Asian Games (Inasgoc) kemarin.

Hadir dalam rapat antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin, serta Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono.

“Seperti Asian Games 2014, Asian Games 2018 akan mempertan­dingkan 36 cabang olahraga. Kita ingin menonjolkan kualitas,” ujar Kalla yang juga menjabat Ketua Tim Pengarah Kepanitiaan Asian Games 2018.

Kalla mencontohkan Olimpiade 2016 Rio de Janeiro yang hanya mempertandingkan 28 cabang ­olahraga. “Kalau cabang Olimpiade wajib dimasukkan, sedangkan Indonesia bisa mengajukan usulan cabang olahraga yang berpeluang meraih medali,” jelasnya.

Tentang cabang olahraga yang akan diusulkan, Imam Nahrawi mengatakan hal itu akan segera ditetapkan Satuan Pelaksana Prog­ram Indonesia Emas (Satlak Prima) secepatnya. “Wapres akan minta detailnya kepada Satlak Prima terkait 36 cabang olahraga, jadi di luar cabang olimpik. OCA harus menerima dan harus mendengar karena kita kan tuan rumah,” ujar Imam.

Di sisi lain, Inasgoc akan segera dibentuk sebagai badan layanan umum (BLU) sementara. Hal itu dilakukan agar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang didapat dari Asian Games tidak masuk ke kas negara.

“Acara pembukaan dan penutupan berpotensi menghasilkan pendapatan dari penjualan tiket. Kalau melihat ketentuan yang ada itu harusnya masuk PNBP,” ujar Sekretaris Menteri Pemuda dan ­Olahraga Gatot S Dewa Broto.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan tim teknis akan segera mengkaji lebih lanjut mengenai perubahan Inasgoc menjadi BLU. Tim teknis tersebut terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Inasgoc. Hasil kajian itu akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk segera dibuatkan surat keputusan Kemenkeu. (Rul/R-2)