Atlet Doping Boleh Ajukan Hak Jawab

PARA atlet yang positif menggunakan doping pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat 2016 dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2016 diberi ruang untuk mengajukan hak jawab. Penegasan itu dilontarkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Menurut Imam, nasib sebanyak 14 atlet yang diduga menggunakan zat terlarang itu akan ditentukan Komisi Disiplin setelah diserahkan nama-namanya oleh Panitia Besar PON Jabar. “Bila sudah positif dari hak jawab itu, baru diambil keputusan, apakah ke-14 atlet itu melakukan pelanggaran berat atau ringan. Apakah harus diambil medali mereka atau diturunkan grade atau tidak boleh bertanding untuk sementara waktu,” kata Imam di Jakarta, Selasa (10/1).

Terkait dengan itu, Imam juga sudah memerintahkan Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) untuk benar-benar bisa menjelaskan apa saja asupan yang dikategorikan sebagai doping. Pasalnya, sampai saat ini masih banyak atlet yang belum tahu mana obat-obatan yang masuk kategori doping atau mengandung zat yang dilarang Badan Doping Internasional (WADA). “Para atlet harus tahu zat apa dilarang. Untuk itu mereka harus diberi sosialisasi.”

“Persoalannya ialah para atlet sering mengeluh bahwa mereka tidak tahu jika obat atau suplemen yang mereka minum termasuk yang dilarang, dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia,” kata Imam lagi. Sementara itu, soal pemeriksaan sampel doping, Imam mengatakan LADI kini tengah berupaya untuk menegosiasikan jumlah sampel yang harus diteliti. Pasalnya, per sampel bisa membutuhkan dana sebesar Rp15 juta. “LADI mengeluhkan biaya yang sangat mahal. Saya sudah tugaskan LADI agar nego dengan WADA. Soalnya selama ini satu negara harus memeriksa 3.000 atlet per tahun. Jumlah segitu dikalikan Rp15 juta, siapa yang mau bayar. Makanya coba nego supaya bisa 1.000 atlet saja,” tandas Imam. (Beo/R-3)