Inasgoc Perketat Pengawasan Anggaran

KASUS penyelewengan dana sosialisasi Asian Games 2018 yang dilakukan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Doddy Iswandi membuat KOI dan Panitia Penyelenggara ASIAN Games (Inasgoc) bertekad untuk meningkatkan pendampingan dalam pengawasan anggaran ajang empat tahunan yang akan digelar di Jakarta dan Palembang tersebut.

Wakil Ketua KOI Muddai Madang menuturkan pihaknya akan melakukan kesepakatan kerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian pada awal Januari tahun depan.

Sejak Februari 2016, Inasgoc juga telah berkoordinasi dengan lembaga pengawas penggunaan anggaran seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPB).

"Ini dilakukan agar kinerja administrasi dan keuangan kami lebih terstruktur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga hal seperti ini tak lagi terulang," ujar Muddai di Jakarta, kemarin.

Inasgoc akan melaporkan kasus penyelewengan dana tersebut pada rapat koordinasi komite yang akan berlangsung 14-16 Desember di Jakarta.

Muddai mengatakan Komite Olimpiade Asia (OCA) sudah mengetahui kasus tersebut dan pihaknya sudah siap jika ditegur OCA.

Muddai menjelaskan, berdasar informasi dari Polda Metro Jaya, Doddy mengambil Rp5 miliar dari dana sosialisasi sebesar Rp61 miliar.

Belum diketahui apakah uang itu digunakan untuk pribadi atau untuk keperluan lain.

Tanpa lelang

Mantan Sekjen KOI Hifni Hasan menjelaskan rapat komite eksekutif terkait dengan persiapan Asian Games berlangsung sejak 2015.

Pembahasan mencakup honor panitia persiapan hingga perencanaan sosialisasi.

Dirancang pula anggaran dana sekitar Rp67 miliar untuk diusulkan kepada pemerintah.

Permohonan dana diajukan sejak Maret 2015, tetapi tidak kunjung turun hingga berlangsungnya kongres pergantian pengurus KOI pada Oktober 2015.

Tiga hari setelah pengurus KOI yang baru terpilih, dana tadi langsung turun.

Setelah tersedia, seharusnya dana diberikan kepada event organizer melalui mekanisme lelang.

Namun, yang terjadi ialah dana habis dalam tiga minggu untuk dibagikan kepada pengurus KOI di Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, Palembang, dan Jakarta.

"Saya meminta pemerintah dalam hal ini Kemenpora mengambil alih kegiatan ini dengan perizinan OCA mengingat penyelenggaraan Asian Games 2018 tinggal satu tahun lagi," tegasnya.

Polda Metro Jaya menetapkan Doddy sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait dengan kegiatan Carnaval Road to Asian Games 2018 di Surabaya pada 2015 yang diduga tidak melalui proses lelang sehingga diduga melanggar aturan.

Berdasarkan penyelidikan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang dilakukan BPK ditemukan penyelewengan anggaran sebesar Rp40 miliar.

KOI sendiri telah mengembalikan anggaran Rp18 miliar dari jumlah total Rp61,3 miliar kepada Kemenpora.

Dalam proses sosialisasi, panitia Asian Games 2018 menggandeng rekanan PT Hias Prima Gitalis Indonesia untuk kegiatan di Surabaya, PT Portama Mega Kreasi untuk acara di Balikpapan, PT Nuansa Surya Bakti untuk penyelenggaraan di Medan, PT Bina Mitra Multi Cipta untuk kegiatan di Makassar, CV Asamsi Media Grup untuk di Palembang, dan PT Teras Kreatif Utama di Banten. (Mtvn/Ant/X-11)