Kemenpora Segera Lunasi Dana Penyiaran

SETELAH menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang dana penyiaran (broadcast fee) Asian Games 2018 Jakarta-Palembang bersama Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (Inasgoc) pekan lalu, Kementerian Pemuda dan Olahraga bergerak cepat untuk segera melunasi dana sebesar Rp405 miliar tersebut atau setara dengan US$30 juta sesuai dengan kontrak tuan rumah Asian Games (HCC).

Pejabat pembuat komitmen dana penyiaran Asian Games 2018 dari Kemenpora, Jeffrey V Valar, mengatakan pihaknya sudah mengajukan rencana kas kepada Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diverifikasi persyaratannya. Proses itu, menurut Jeffrey, biasanya berlangsung selama lima hari.

"Jadi setelah itu selesai, baru kita langsung berikan ke rekening Inasgoc dana sebesar Rp405 miliar itu. Mungkin uang tersebut sudah bisa dibayarkan ke Inasgoc pada 5-6 Desember nanti setelah kami terbitkan surat permintaan pembayaran (SPP)," kata Jeffrey, pegawai di bidang Program dan Anggaran Kemenpora, di Jakarta, kemarin.

Jeffrey menjelaskan dana Rp405 miliar itu disiapkan dengan menggunakan kurs rupiah 13.500 per dolar AS. Jika nantinya dana tersebut tidak sampai US$30 juta pada saat dibayarkan kepada Dewan Olimpade Asia (OCA), kekurangan akan dibayarkan pada tahun depan. Jika tersisa, akan dikembalikan ke kas negara.

"Kurs dolar yang digunakan ialah saat waktu pembayaran kepada OCA. Nanti tugas KOI (Komite Olimpiade Indonesia)-lah yang akan mengonversinya dari rupiah ke dolar karena negara tidak bisa melakukan pembayaran dengan mata uang asing," ujar Jeffrey.

Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan dana penyiaran merupakan kewajiban pembayaran terakhir yang harus dibayarkan Indonesia kepada OCA untuk menyelenggarakan Asian Games 2018.

Sebelumnya, Indonesia sudah membayarlan US$2 juta untuk jaminan penyelenggaraan dan US$15 juta untuk biaya promosi dan kehumasan.

"Insya Allah setelah broadcast fee itu terbayarkan, maka sudah lunas semua (kewajiban administrasi Indonesia)," kata Gatot kepada Media Indonesia.

Wakil Ketua KOI Muddai Madang mengatakan, setelah menerima dana penyiaran itu dari Kemenpora, pihaknya akan langsung membayarkannya kepada OCA pada hari yang sama agar kewajiban Indonesia kepada OCA bisa segera tuntas.

Dorong mediasi
Menyoal masih adanya sejumlah permasalahan dalam persiapan Asian Games 2018, seperti konflik di lapangan tenis Gelora Bung Karno antara Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti) dan Pusat Pengelola Kawasan GBK, serta persoalan lapangan ketangkasan berkuda (equestrian) antara PT Pulo Mas Jaya dan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi), Muddai menegaskan pihaknya mendorong adanya mediasi.

"Karena kewenangan soal itu kan ada pada wilayah ma-sing-masing. Lapangan tenis itu ranahnya PPK GBK dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sementara Pulo Mas itu kewenangannya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami mendorong untuk adanya mediasi secepat mungkin, kalau bisa sebelum pertemuan Corcom (Komite Koordinasi)," katanya kepada Media Indonesia. (R-3)