KONI Minta PON Remaja Dibahas Lagi

KOMITE Olahraga Nasional Indonesia meminta rencana pembatalan Pekan Olahraga Naisonal (PON) Remaja II Jawa Tengah 2017 dibahas bersama-sama. Bukan hanya dengan KONI Pusat, melainkan juga dengan KONI provinsi yang telah menyetujui pelaksanaan multiajang dua tahunan tersebut melalui forum rapat anggota tahunan.

Ketua KONI Pusat Tono Suratman mengaku belum menerima keputusan resmi terkait dengan pembatalan PON Remaja yang sebelumnya diwacanakan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tono meng-ungkapkan pihaknya hanya mendengar rencana pembatalan itu melalui media massa dan juga dari pers, tanpa sekali pun dihubungi pihak Kemenpora.

“Penyelenggaraan PON Remaja merupakan keputusan seluruh anggota KONI melalui RAT, tidak bisa serta-merta ditiadakan. Penyelenggaraan PON Remaja juga sudah disetujui Komisi X DPR melalui Kemenpora berdasarkan rapat kerja yang dilakukan,” kata Tono kepada pers di sela-sela perayaan ulang tahun KONI di Jakarta, kemarin.

Tono menegaskan PON Remaja merupakan ajang yang diselenggarakan KONI untuk mengantisipasi perhelatan Asian Youth Games dan Youth Olympic Games. Dengan demikian, perhelatan PON Remaja dimaksudkan sebagai penjenjang-an dan penjaringan atlet untuk bisa berlaga di kedua ajang bagi remaja tersebut.

PON Remaja baru pertama kali terselenggara pada 2014 lalu di Jawa Timur. Penetapan Jateng sebagai tuan rumah PON Remaja II juga merupakan hasil dari Rapat Anggota KONI. Namun, pada 2017, selain menggelar PON Remaja, Jateng juga akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang diselenggarakan Kemenpora.

Hal itulah yang menjadi pertimbangan Kemenpora membatalkan penyelenggaraan PON Remaja 2017. Dalih efisiensi anggaran karena adanya pemotongan anggaran besar-besaran dalam APBN, juga dilontarkan Kemenpora terkait dengan pembatalan PON Remaja.

Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, menegaskan pihaknya sudah mengeluarkan putusan resmi soal pembatalan PON Remaja.

Di tempat terpisah, Ketua KONI Jawa Tengah Hartono menyayangkan rencana pembatalan tersebut. Ia pun belum bisa memastikan pertimbangan yang diambil pemerintah bersifat politis atau tidak.

“Tapi kalau itu sudah jadi keputusan pemerintah, kami ikut,” tandasnya. (Gnr/R-3)