Renovasi Arena Munculkan Riak

PROSES renovasi arena pertandingan untuk Asian Games Jakarta-Palembang 2018 belum lagi berjalan sepenuhnya. Namun, sejumlah polemik yang melibatkan induk cabang olahraga dengan pemilik lahan tempat arena berdiri sudah terjadi.

Dua cabang yang mempermasalahkan proses renovasi tersebut ialah tenis dan ketangkasan berkuda (equestrian). Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti) bahkan bergerak cepat dengan melayangkan surat gugatan perdata kepada Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPK GBK).

Bukan hanya itu, empat pejabat negara setingkat menteri hingga Presiden RI juga ikut digugat PP Pelti terkait alih fungsi lapangan tenis luar ruang (outdoor) Kompleks GBK menjadi lapangan bisbol.

Direktur Utama PPK GBK, Winarto, mengatakan alih fungsi menjadi lapangan bisbol pada dasarnya dilakukan berdasarkan kesepakatan yang diambil karena sejumlah kondisi keterbatasan, di antaranya menyangkut cabang yang harus diakomodasi dan keterbatasan arena yang tersedia.

“Dengan fakta yang ada, harus ada yang berbagi antara satu dan lainnya. Kebetulan, kalau kita berbicara antara tenis dan bisbol, bisbol ini dipersiapkan untuk bisa menuju Olimpiade karena di Tokyo (Jepang) 2020 nanti bisbol dipertandingkan. Sementara untuk tenis kan ada Palembang yang juga dipersiapkan untuk event internasional,” kata Winarto kepada pers di Jakarta, kemarin.

Winarto mengungkapkan, kesepakatan dicapai melalui proses panjang dari Januari hingga Agustus tahun ini. Bulan lalu, PPK GBK pun telah memaparkan rencana desain renovasi kepada cabang yang akan menggunakan arena yang telah direnovasi.

Meski demikian, ia menghargai perbedaan pendapat yang diajukan PP Pelti melalui gugatan. “Kita nikmati saja proses itu,” ujarnya.

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sri Hartoyo mengatakan pihaknya sebagai pelaksana proyek renovasi akan berkoordinasi dengan PPK GBK terkait dengan gugat-an yang dilayangkan PP Pelti.

Jalur hukum
Dari lapangan berkuda Pulo Mas, polemik antara PT Pulo Mas Jaya dan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) mencapai babak baru. Kedua pihak pun bersiap menempuh jalur hukum karena tidak menemui kesepakatan mengenai lokasi arena pacuan dan keberadaan kuda pacu milik Pordasi yang masih ada di kompleks Pulo Mas yang seluruhnya akan menjadi arena equestrian.

Direktur Utama PT Pulo Mas Jaya Landi Rizaldi mengatakan akan segera melayangkan somasi yang berlaku 1 x 24 jam kepada Pordasi untuk segera mengeluarkan kuda pacu karena proses renovasi dan pengawasan untuk mendapatkan sertifikat kesehatan kuda akan segera dimulai. ”Jika tidak digubris, akan segera kami bawa ke proses hukum,” ujarnya.

Penyiapan sarana olahraga pengganti seperti yang diminta Pordasi, lanjut Landi, bukanlah tugas PT Pulo Mas Jaya.

Sebelumnya, Ketua Pordasi DKI Jakarta Alex Asmasoebrata mengatakan pihaknya siap memindahkan kuda yang tersisa di Pulo Mas. Namun, ia meminta jaminan tempat pemindahan bagi lapangan pacuan kuda. (R-3)