Reformasi atau sekadar Refleksi

DI tengah polemik yang menyertai persiapan Kongres Pemilihan PSSI, Senin (17/10), terselip harapan agar sepak bola Indonesia lebih baik di masa mendatang.

Sembilan calon ketua umum pun bersiap bertarung untuk menduduki kursi PSSI-1.

Mulai pejabat teras PSSI, politikus, pengusaha, hingga kalangan militer dipastikan akan bertarung satu sama lain untuk menjadi suksesor La Nyalla Mattalitti.

Pertanyaan besarnya, apakah PSSI yang baru akan mengalami reformasi atau sekadar menjadi refleksi kegagalan masa silam?

PSSI saat ini bak rumah dengan berbagai keburukan.

Pengurus yang tidak becus mengurus organisasi membuat kompetisi masih amat jauh dari sepak bola industri, hingga tim nasional yang seperti macan ompong di kompetisi regional.

Oleh karena itu, reformasi besar-besaran adalah harga mati.

Langkah pertama yakni fokus dalam pembinaan usia dini yang seakan diasingkan dalam beberapa dekade terakhir.

Urgensinya menjadi prioritas pertama mengingat kita sudah mulai tertinggal dari tim-tim di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Myanmar.

"Sepak bola kita sedari usia dini dibiasakan untuk melakukan kecurangan. Banyak kompetisi U-12 yang curi umur, bahkan untuk sekelas festival harus mencomot pemain. Semua proses diinginkan instan dan menghalalkan segala cara. Itu yang harus diubah," sebut salah satu calon Ketua Umum PSSI Kurniawan Dwi Yulianto.

Yang tak kalah penting ialah penambahan infrastruktur.

Poin itu yang mengharuskan Ketua Umum PSSI mendatang wajib mampu bersinergi dengan pemerintah, hal yang belakangan jarang bisa dilakukan karena PSSI-pemerintah bak kucing dan anjing.

Harus diakui, PSSI dan klub-klub profesional Indonesia saat ini belum mampu menciptakan infrastruktur layak karena keterbatasan finansial.

Penambahan lapangan latihan, bukannya stadion megah, merupakan peningkatan infrastruktur yang tepat sasaran saat ini.

Apabila seluruh aspek tersebut dapat ditransformasikan dengan baik menjadi satu tujuan, bukan tidak mungkin prestasi akan mendekat.

Tidak usah muluk-muluk, menjuarai Piala AFF merupakan target yang realistis untuk Ketua Umum baru PSSI yang akan menjabat periode 2016-2017 mendatang.

Pangkostrad unggulan

Peta kekuatan dukungan untuk calon Ketua Umum PSSI pada kongres 17 Oktober sedikit banyak telah tergambarkan saat ini.

Secara kasatmata, dukungan mayoritas pemilik hak suara (voter) PSSI telah condong kepada Letnan Jenderal (Letjen) TNI Edy Rahmayadi.

Edy didukung Kelompok 85 yang mengklaim beramunisikan 92 dari 107 pemilik hak suara.

"Kami solid, ada 92 voter dari Kelompok 85 yang akan kami kumpulkan di Jakarta pada 15 Oktober. Ini untuk mobilitas agar lebih mudah saja," ujar juru bicara Kelompok 85 Gusti Randa.

Jika kekuatan K-85 solid, pencalonan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu dipastikan akan berjalan mulus.

Namun, kekhawatiran kantong suara itu digembosi jika kongres pemilihan digelar di Makassar pun mencuat belakang ini.

Di 'Kota Daeng', terdapat pengusaha besar yang ikut masuk arena pertarungan, yakni Erwin Aksa.

Erwin merupakan Direktur Utama Bosowa Corporation dan Presiden PSM Makassar yang memiliki modal dukungan dari voter wilayah Sulawesi.

Pengusaha 40 tahun itu bukanlah nama baru dalam pertarungan perebutan kursi pejabat teras PSSI.

Ia sudah muncul di dua kongres pemilihan PSSI sebelumnya, yakni pada 2011 dan 2015.

Namun, di situ, Erwin hanya bersaing di level wakil ketua umum.

Di Kongres PSSI 2011 Solo, dalam perburuan satu posisi wakil ketua umum, Erwin hanya mendulang 48 suara dan kalah tipis dari Farid Rahman yang mendulang 51 suara.

Namun, di Kongres Pemilihan PSSI 2015 di Surabaya dengan perebutan posisi sama, suara Erwin terjun bebas dan hanya mendulang tiga suara.

Nama terakhir yang menarik perhatian sekaligus berpeluang menggagalkan kemenangan Edy ialah mantan bosnya, Jenderal (Purn) Moeldoko.

Bekas Panglima TNI itu akhirnya turun gunung setelah sempat menolak saat didaulat masuk Tim Transisi Kemenpora tahun lalu.

Meskipun kantong suara Moeldoko diprediksi tidak sebesar Edy, ia tetap mengaku optimistis seiring dengan perubahan dinamika pemilik hak suara.

"Saya lihat perkembangannya hari demi hari sangat dinamis. Saya maju karena sudah memperhitungkan semua," tuturnya.

Dana kongres

PSSI harus merogoh kocek cukup dalam setiap menggelar pertemuan internal bersama voter, baik dalam bentuk kongres biasa ataupun kongres luar biasa (KLB).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Azwan Karim menyebut pihaknya harus menyiapkan setidaknya Rp5 miliar-Rp6 miliar, bergantung pada lokasi kongres.

Akan tetapi, angka itu masih dapat ditekan hingga kisaran Rp3 miliar-Rp3,5 miliar dalam kondisi terdesak.

Salah satu kongres yang 'tidak banyak' memakan biaya ialah KLB Ancol pada awal Agustus lalu.

"Normalnya sekitar Rp5 miliar-Rp6 miliar, tapi masih bisa ditekan lagi di sekitaran Rp3 miliar-Rp3,5 miliar."

Untuk kongres pemilihan kali ini, Azwan menegaskan seluruh sumber dana berasal dari PSSI tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

Bantuan FIFA dan AFC serta kegiatan internasional timnas Indonesia disebut menjadi sumber dana PSSI menggelar kongres.

Sebelumnya, PSSI disebut menerima bantuan dana dari salah satu kandidat PSSI-1 sehingga ngotot mengadakan kongres di Makassar.

"Tidak ada bantuan dana dari pihak manapun, semua dari kami. Sumber dana dari FIFA dan AFC, kemudian dari kegiatan timnas setelah kembali aktif," tandasnya.

Soal pemilihan tempat merupakan persoalan paling pelik, bahkan membuat kepastian kongres masih abu-abu hingga kemarin sore.

Setelah terjadi perdebatan Makassar-Yogyakarta, kini pertarungan menjadi tuan rumah beralih pada Makassar-Jakarta.

Nama Ibu Kota baru muncul pada Rabu (12/10) lalu setelah pertemuan tertutup Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan PSSI.

Keputusan yang disetujui kedua pihak pun menganulir nama Yogyakarta yang sebelumnya dicalonkan Kemenpora.

Sayangnya, Kamis (13/10) malam, PSSI kembali mementahkan wacana tersebut setelah melakukan rapat darurat komite eksekutif. Plt Ketum PSSI Hinca Pandjaitan berkukuh mengadakan kongres di Makassar.

Hal itu pun menyulut kemarahan dari para pemegang suara yang tergabung dalam Kelompok 85 (K-85).

Mereka menyatakan mencabut mandat Hinca sebagai ketum sementara PSSI serta mengancam bakal memboikot Kongres Makassar. (R-4)