Penyelenggaraan PON Harus Diperbaiki

MENCERMATI sejumlah permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (XIX) Jawa Barat 2016, Kaukus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi se-Indonesia meminta penyelenggaraan PON ke depan lebih terencana, sistematis, dan tuntas. Tuntutan itu disuarakan 23 KONI Provinsi dalam rekormendasi yang diberikan kepada KONI Pusat di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/9).

Sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian dari forum antar KONI Provinsi yang sudah terbentuk sejak 2012 itu, terentang sejak perhelatan pra-PON hingga PON berlangsung. Di antaranya adalah, adanya wasit dan juri yang tidak independen di beberapa cabang olahraga dan hasil keputusan tim keabsahan dan dewan hakim, serta rapat komandan kontiNgen yang tidak dijalankan panitia pelaksana.

“Rekomendasi ini kami serahkan agar ke depan, penyelenggaraan PON bisa lebih baik lagi. Apa yang terjadi di sini merupakan pengalaman berharga untuk penyelenggaraan PON ke depan. Hal yang perlu ditindaklanjuti dari PON kali ini adalah bidang pertandingan, sementara untuk akomodasi bagi peserta sudah sangat baik,” kata koordinator Kaukus KONI Provinsi, Djamhuron P Wibowo.

Rekomendasi yang sudah diberikan kepada KONI tersebut, lanjut Djamhuron akan dikawal bersama-sama dengan seluruh Provinsi.

Wakil Komandan Kontingen Sulawesi Tenggara, Erickson Ludji menegaskan, rekomendasi yang disampaikan kaukus KONI Provinsi bukan untuk mengatakan penyelenggaraan PON XIX Jabar tidak becus, hanya saja ada beberapa bagian penyelenggaraan yang tidak berfungsi, sehingga ke depan harus diperbaiki.

“Kami akan mengawal rekomendasi ini di setiap kesempatan, misalnya saja ketika ada rapat anggota KONI atau pun ada pertemuan antara KONI dengan Provinsi. Kami serahkan kepada KONI untuk meneruskan rekomendasi tersebut ke tingkat yang lebih tinggi lagi, “ kata pria yang juga pengurus KONI Sultra itu.

Ke-23 KONI Provinsi yang ikut menandatangani delapan poin rekomendasi kepada KONI Pusat itu antara lain, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat.