Menpora Tetap Lakukan Banding

PROSES hukum pencabutan surat keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) terkait dengan pembekuan PSSI dipastikan tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Pasalnya, Menpora Imam Nahrawi kembali menegaskan keputusan pihaknya untuk terus mengawal proses hukum tersebut hingga akhir.

Menurut Imam, saat ini pihaknya telah mengambil langkah banding atas hasil pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan PSSI untuk mencabut SK tersebut.

Karena itu, mereka telah mengajukan banding di pengadilan tinggi tata usaha negara (PT TUN) pada 14 Juli silam. Kini Kemenpora tinggal melengkapi beberapa berkas sebelum menggelar banding.

"Kalau sudah menyangkut urusan kelembagaan dan apalagi institusi hukum, harus kami perjuangkan. Kami sudah mendaftar ke PT TUN pada 14 juli lalu dan tinggal melengkapi berkas ban-ding saja untuk menggelar sidang," tukas Imam saat ditemui seusai menggelar acara ramah tamah pasca-Idul Fitri di Kantor Kemenpora, kemarin.

Agar proses hukum selanjutnya benar-benar berjalan adil, Imam pun menyebut akan mendorong Komisi Yudisial untuk mengawasi sidang banding di PT TUN.

Meski begitu, Menpora Imam Nahrawi mengaku mengapresiasi segala aspirasi masyarakat, termasuk petisi utuk mencabut SK pembekuan PSSI. "Petisi adalah harapan dan saya berterima kasih. Saya pahami ungkapan kompetisi turnamen harus tetap berjalan. Tapi ingat juga, jangan cegah pemerintah, Kemenpora, Tim Transisi yang ingin menggelar kompetisi," jelasnya.

Soal kemungkinan berdamai dengan PSSI, itu juga tidak dimungkiri Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto. "Jalan damai terbuka, tapi untuk sementara banding tetap jalan," kata Gatot.

Ketika ditanya perihal apakah ada syarat-syarat khusus yang harus diikuti PSSI untuk jalan damai itu, Gatot belum bisa memberikan kepastian. PSSI sebelumnya sudah membuka pintu untuk melakukan damai.

Pada bagian lain, Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) meminta Kemenpora mematuhi keputusan PTUN. Namun, di sisi lain mereka juga mendukung turnamen Piala Kemerdekaan dan Indonesia Satu.

"Kami ingin sepak bola Indonesia kembali kondusif, tapi kami juga menghindari terulangnya hak-hak pesepak bola yang sering tidak dipenuhi oleh PSSI dan klub. Kami benar-benar mengharapkan tata kelola sepak bola yang lebih transparan, akuntabel, dan lebih profesional guna melindungi hak-hak pesepak bola," tulis APPI dalam siaran persnya.(Sat/R-4)