Mengerucut, Opsi Jadwal PON Papua Oktober 2021

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan keberlangsungan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 Papua diputuskan Presiden Joko Widodo.

Jika PON ditunda, pihaknya memberikan opsi penangguhan hingga Oktober tahun depan, atau mundur setahun dari jadwal awal.

“Kami ancang-ancang waktu yang tepat untuk PON adalah Oktober 2021. Itu hasil komunikasi dan diskusi kami dengan Ketua Umum KONI Pusat yang mendapat masukan dari KONI di daerah,” kata Zainudin saat rapat kerja virtual bersama Komisi X DPR RI, kemarin.

PON XX/2020 menurut rencana digelar 20 Oktober hingga 2 November 2020. Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia membuat penyelenggaraan pesta olahraga Tanah Air itu terancam ditunda. Penundaan yang juga diamini DPR sehingga tinggal mengusulkan kepada Presiden.

Zainudin mengatakan opsi waktu yang diberikan terkait dengan penundaan PON telah disesuaikan dengan multiajang olahraga internasional di tahun depan, seperti SEA Games di Vietnam dan Olimpiade Tokyo. Dia tidak menampik, tahun depan merupakan tahun
padat untuk olahraga.

Ketua Umum KONI DKI Jakarta Djamhuron P Wibowo mengatakan menunda PON Papua membawa keuntungan untuk memaksimalkan persiapan atlet untuk berlaga.

“Wabah covid-19 tidak bisa diprediksi sampai kapan. Jika dipaksakan, memang atlet tidak bisa maksimal,” kata Djamhuron, kemarin.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf meminta kepada Kemenpora agar memperhatikan nasib atlet jika ada penundaan PON. Dia mengusulkan agar atlet tetap diberi honor dengan catatan atlet melakukan pelatihan mandiri di rumah atau dalam pengawasan.

Pengerjaan arena

Menpora menjelaskan pula dampak pandemi covid-19 mengganggu persiapan PON, khususnya pengerjaan arena olahraga. Menurutnya, arena yang dibiayai APBN dengan target selesai Juli 2020 terancam molor.

“Jika April tahun ini masih belum selesai (covid-19), pengadaan barang dari luar negeri untuk kebutuhan PON berpengaruh. Opsi ini juga melihat bagaimana pengerjaan venue (dan) tempat penginapan yang terkendala karena akses sudah dibatasi di Papua,” kata Zainudin.

Selain itu, persoalan kebutuhan anggaran tambahan yang diminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua belum tuntas direvisi. Alhasil, pengadaan peralatan pertandingan belum terpenuhi. DPR juga mendorong penyelesaian arena PON Papua.

Anggaran untuk penyelesaian arena dan kesiapan fasilitas lainnya tetap diprioritaskan agar bisa selesai meski PON ditunda. “Kemudian adanya anggaran perawatan venue dipertimbangkan. Jangan sampai ditunda, tapi venue rusak,” jelas anggota Komisi X DPR RI, Rano Karno.

Di tempat terpisah, Plt Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Alexander Kapisa mengaku sepakat bahwa kendati PON ditunda,
penyelesaian arena tetap berjalan. Pihaknya telah menyiapkan langkah jika pembangunan arena telah selesai. Perawatan tetap dilakukan hingga tidak mengganggu pelaksanaan PON. “Secara administrasi perawatan tetap ada oleh pihak ketiga karena tertuang di kontrak,” kata Alexander saat dihubungi, kemarin.

Ia mengakui saat ini ada kendala di lapangan dalam penyelesaian arena karena pandemi covid-19. “Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih banyak ke Kemenpora ataupun untuk DPR RI merespons cepat kondisi saat ini. Kami saat ini menunggu keputusan pemerintah pusat,” jelasnya. (Dmr/R-2)