Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Nyawa Atlet lebih Penting, Pemerintah Jangan Paksakan PON Papua

Akmal Fauzi
08/4/2020 15:59
Nyawa Atlet lebih Penting, Pemerintah Jangan Paksakan PON Papua
Venue Aquatic PON XX Papua di Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (13/3/2020).(Antara)

PEMERINTAH diminta untuk segera memutuskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 Papua ditunda atau tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Kondisi yang tidak menentu membuat atlet tidak maksimal untuk berlaga di pesta olahraga Tanah Air itu.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Ali Patiwiri mengatakan, pemerintah diminta untuk tidak memaksakan penyelenggaraan PON yang rencananya digelar Oktober 2020. Menurutnya, keselamatan atlet menjadi prioritas untuk dipertimbangkan.

Baca juga:Kualifikasi Olimpiade Atletik Ditunda Hingga Desember

"Penyelenggaraan Olimpiade yang sebesar itu saja ditunda. Saya pikir keselamatan atlet yang harus diperhatikan. Kalau pun dipaksa ujungnya tidak maksimal," kata Ali kepada Media Indonesia Rabu (8/4).

Untuk itu, PRSI mengusulkan agar PON Papua untul ditunda. Menurutnya, persiapan atlet saat ini cukup terganggu dengan adanya pandemi virus korona (covid-19).

"Pemerintah harus cepat untuk memutuskan. Kondisi yang tidak pasti ini membuat atlet kurang maksimal," jelasnya.

Ali menambahkan, saat ini para atletnya yang akan berlaga di PON mengikuti latihan secara individu di wilayah masing-masing.

Pihaknya telah mengimbau kepada seluruh Pengurus Provinsi di Indonesia untuk menghentikan segala kegiatan akuatik hingga pemerintah mengumumkan sudah terkendali.

Baca juga:Grand Prix Kanada Jadi Balapan Ketujuh F1 yang Ditunda

"Mereka latihan saat ini individu sesuai protokol yang sudah ditetapkan pemerintah," kata Ali. (Mal/a-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya