PON 2020 Diinginkan hanya di Papua

KEPALA Dinas Olahraga dan Pemuda (Kadispora) Papua Alexander Kapisa menilai kurang elok jika Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2020 diadakan di dua provinsi. Sebelumnya sudah diputuskan Papua-lah yang jadi tuan rumah.

Namun, muncul opsi dimunculkan pendamping tuan rumah yang bakal mempertandingkan sejumlah cabang yang tidak akan dilombakan di Papua.

"Kami kembalikan (keputusan) ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Kami untuk menjadi tuan rumah itu butuh proses bidding. Maka, ini kan harga diri untuk Papua, jadi saya rasa kurang elok jika dibuat di dua provinsi," ucap Alexander kepada Media Indonesia, kemarin.

Alexander juga berpegang erat pada surat keputusan (SK) terkait cabang yang akan dipertandingkan di PON nanti yang ditandatangani Ketua Umum KONI Marciano Norman dan Gubernur Papua Lukas Enembe pada Oktober tahun lalu.

SK itu lahir setelah digelarnya Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi pada Agustus 2019 dan mencantumkan keputusan cabang apa saja yang akan dipertandingkan dan harus disesuaikan dengan kemampuan tuan rumah.

Namun, muncul kabar bahwa akan ada revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2007 terkait aturan dua provinsi menjadi tuan rumah. "Kalau misalnya revisi sudah ada, saya pikir akan elegan dan moderat kalau bicara hal tersebut setelah keputusan itu sudah ada," ucap Alexander.

Terpisah, Marciano meminta seluruh pihak harusnya membahas kepentingan atlet jika bicara PON. Dia menuturkan jika olahraga dicampur dengan hal lain dikhawatirkan bisa memperkeruh keadaan. Marciano menegaskan bakal mencari jalan keluar soal lokasi penyelenggaraan PON dan nasib cabang yang dicoret dengan terus berkomunikasi dengan pihak Pengurus Besar (PB) PON.

"Saya akan terus berkomunimasi dengan pihak sana (Papua) demi yang terbaik. Tidak ada batas waktu, tapi secepatnya masalah ini akan selesai," ucapnya. "Bicara olahraga itu mewadahi atlet untuk berprestasi," tutupnya. (Ykb/R-3)