Anggaran INASGOC Harus Dikaji Ulang

Nurul Fadillah
01/5/2017 21:58
Anggaran INASGOC Harus Dikaji Ulang
(MI/ANGGA YUNIAR)

ANGGARAN setiap deputi dalam tubuh Panitia Penyelenggara Asian Games Jakarta-Palembang 2018 (INASGOC) masih perlu pengkajian ulang.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua II INASGOC Gatot S Dewa Broto usai rapat anggaran internal INASGOC di Kantor Komite Olimpiade Indonesia, Senayan, Jakarta, Senin (1/5).

Gatot yang memimpin jalannya rapat menuturkan, anggaran yang dilaporkan oleh Deputi I hingga Deputi III INASGOC jumlahnya lebih besar dibandingkan yang dianggarkan oleh pemerintah sebesar RP4,5 triliun.

"Tadi semua deputi kecuali Deputi IV yang memang anggarannya ada di bawah kewenangan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, serta Sekjen, kami mereka memaparkan anggaran sesuai kebutuhan. Kalau angka masih di atas Rp4,5 triliun, lebih baik diturunkan anggarannya daripada diturunkan oleh pimpinan INASGOC dan direview BPKP," ujar Gatot.

INASGOC terdiri dari empat deputi yang mengatur empat bidang yang berbeda. Gatot menjelaskan, Deputi I membawahi bidang operasi pertandingan yang mengatur tentang program olahraga, venue, medis dan doping, akreditasi, serta wisma atlet.

Deputi II, membidangi administrasi pertandingan, seperti akreditasi, hubungan internasional dan protokol, promosi, sosialisasi, media dan departemen masyarakat, sales dan marketing, tiketing dan upacara pembukaan serta penutupan.

Adapun, Deputi III yang membidangi hal-hal yang mendukung pertandingan mengatur tentang transportasi, teknologi informasi, penyiaran, dan lain-lain.

"Anggaran pemerintah Rp4,5 triliun itu sepertinya tidak akan ditambah. Jika angka yang diajukan INASGOC lebih besar, mereka harus mencarinya sendiri melalui sponsor. Karena itu kami akan membentuk departemen baru di Deputi II yaitu revenue department yang bertugas mencari keuntungan," tandas Gatot.

Masing-masing deputi diwajibkan melaporkan revisi anggaran mereka ke Kemenpora pada Kamis (4/5), yang rinciannya nanti akan dikirimkan ke BPKP untuk dikaji ulang.

"Lebih baik direview BPKP terlebih dahulu agar lebih mudah masuk APBN. Kalau APBN sudah masuk DPR, mereka akan meminta hasil review dari BPKP sehingga lebih baik kami terlebih dahulu mereviewnya untuk mempercepat proses. Sementara DPR saat ini masih reses sampai akhir Mei," jelas Gatot.

Demi menghemat anggaran INASGOC diharuskan mempererat sinergitas bersama kementerian dan lembaga-lembaga lainnya. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Eko Suprihatno
Berita Lainnya