Penuhi Kitas Marquee Player atau Deportasi

MASIH banyak pemain asing yang berlabuh di sejumlah klub belum memiliki kartu izin tinggal terbatas (Kitas). Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) meminta aturan imigrasi ini segera dipenuhi.

Masalah Kitas ini berbuntut pada keberadaan pemain mahal milik Persib Bandung Michael Essien dan Carlton Cole. Sekjen BOPI Heru Nugroho menyebut sejumlah nama asing yang sudah unjuk kemampuan hingga Minggu (16/4), belum memiliki dokumen tersebut. Sebut saja penyerang marquee player Madura United Peter Odemwingie, bek Lebanon Jad Noureddine milik Arema FC, serta ujung tombak PSM Makassar Reinaldo.

Menurut Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno, pekerja asing yang belum memiliki dokumen lengkap bisa dikenai hukuman baik administratif berupa deportasi. Selain itu, dalam Pasal 122 UU Nomor 6 tahun 2011 para pemain asing ini juga dapat didakwa dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp500 juta karena dinilai penyalahgunaan izin tinggal.

''Tindakan administratifnya bisa dideportasi, yang kedua dibawa ke pengadilan. Sebenarnya tidak lama mengurus (Kitas), paling empat hari atau bahkan lebih cepat jika dokumennya lengkap dan demi kegiatan nasional,'' jelas Agung, Senin (17/4).

Ia pun memastikan pihak imigrasi akan segera melakukan tindakan penyidikan setelah membesarnya kabar pemain asing tidak memiliki Kitas. ''Tim identifikasi akan melakukan penyelidikan jika ada laporan atau inisiatif sendiri. Tapi kalau sudah ramai diberitakan seperti saat ini akan ada inisiatif untuk melakukan penyelidikan,'' imbuhnya.

Di sisi lain, BOPI kembali mengingatkan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) dan klub-klub Liga 1 untuk kembali patuh akan kesepakatan yang ada. Rekomendasi BOPI untuk bergulirnya Liga 1 sudah jelas melarang PT LIB menggunakan pemain dan pelatih asing yang belum memiliki Kitas. Namun, PT LIB seakan tutup mata dan tetap mengizinkan legiun asing yang belum memiliki izin merumput.

''Kami berharap mereka tidak dimainkan lagi. Tapi kalau masih main di pertandingan kedua dan ketiga, itu kebangetan juga. Kami tidak punya unsur penindakan karena hanya sekadar rekomendasi. Langkah selanjutnya adalah menyurati Ditjen Imigrasi,'' jelas Heru. (OL-4)