Pascatemuan Pungli, Asisten Kapolri Datangi Polda Sumsel

SETELAH adanya dugaan pungutan liar dalam rekrutmen calon anggota polisi di Kepolisian Daerah Sumatra Selatan, beberapa waktu lalu, Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Arief Sulistianto mendatangi markas besar Kepolisian Daerah Sumsel, Rabu (5/4).

Kedatangan Asisten Kapolri bukan tanpa alasan. Pascatemuan dugaan pungli itu, ia datang untuk bertemu dengan panitia rekrutmen dan memberikan arahan kepada panitia seleksi tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, 15 anggota Polda Sumsel diperiksa Propam Mabes Polri terkait dugaan meloloskan calon anggota polisi dengan memakai uang pelicin. Dari hasil pemeriksaan, uang sebanyak Rp6,7 miliar telah disita dari anggota tersebut. Bahkan, surat tanah, serta motor BMW juga telah diperiksa.

Arief mengaku, ia langsung terjun ke lapangan untuk melakukan kroscek kepada para panitia seleksi. Dikatakan Arief, seluruh panitia seleksi di Polda Sumsel telah diberikan arahan agar menerapkan prosedur seleksi secara benar.

"Para calon anggota polisi yang lulus bisa berkualitas dan tidak merugikan masyarakat. Sudah saya tegaskan kepada panitia seleksi agar jangan main-main dalam rekrutmen kali ini. Sanksi tegas mengintai mereka jika melenceng bahkan menerima suap," kata Arief.

Diakuinya, pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang terduga melakukan pungli masih menunggu hasil dari bidang Propam Mabes Polri.

"Saya ke sini bukan untuk investigasi. Hanya memberikan arahan saja kepada panitia seleksi. Mengenai 15 orang itu, masih menunggu hasil dari pemeriksaan Propam Mabes Polri," ujarnya.

Dari hasil pemeriksan, nanti akan bisa mengambil keputusan sanksi yang dikenakan terhadap 15 anggota tersebut.

"Kalau dari pemeriksaan Propam hasilnya dipecat, ya saya pecat. Nanti tunggu instruksi dari Kapolri sanksi seperti apa yang dikenakan," kata dia.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto menambahkan, proses pemeriksaan anggotanya itu berlangsung di Mabes Polri.

"Nanti lihat dari Mabes, apakah disidang di sini (Polda Sumsel) atau di sana. Tinggal tunggu putusan di sana saja seperti apa," jelasnya.

Ditambahkan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto, rumor di masyarakat memang sudah sejak lama terbentuk soal uang pelicin untuk bisa masuk anggota kepolisian.

"Rumor jadi polisi harus bayar, itu benar. Kemungkinan bukan saja terjadi di Polda Sumsel, bisa terjadi di mana saja" kata Bekto.

Ia menjelaskan, sebanyak 15 anggota Polda Sumsel yang kini masih menjalani pemeriksaan, mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang telah mencoreng nama baik instansi kepolisian.

"Kasus ini harus diungkap semua, siapa saja pelakunya. Mereka harus bertanggung jawab. Nanti tunggu saja sanksinya seperti apa. Kalau pelanggaran kode etik, ya kode etik," tandasnya. (OL-2)