Damai di Pilgub 2018

SUASANA adem akan melingkupi Jawa Barat saat menggelar Pemilihan Gubernur 2018 mendatang. Kepastian itu diungkapkan Dedi Mulyadi, salah satu kandidat yang banyak disebut-sebut akan ikut dalam kontestasi.

"Saya tidak memandang bahwa dalam politik itu ada saingan. Kan semua akan berbuat kebaikan untuk masyarakat, jadi bukan persaingan," ujar Bupati Purwakarta itu, kemarin (Senin, 3/4).

Kang Dedi, panggilan akrab pria itu, juga tidak memandang Ridwan Kamil sebagai pesaingnya. Wali Kota Bandung itu sudah memastikan diri maju sebagai calon gubernur setelah mendapat dukungan dari Partai NasDem.

Soal namanya yang sudah disandingkan dengan Ridwan Kamil, Dede Yusuf, ataupun Deddy Mizwar, meski belum mendeklarasikan keikutsertaannya, dia mengaku senang. "Disebut nama juga alhamdulillah. Atoh, kalau disandingkan dengan mereka," tegas Kang Dedi.

Suasana yang teduh juga terus diupayakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat. Selain pemilihan gubernur, pada Juni 2018, pilkada untuk memilih bupati dan wali kota digelar di 16 daerah.

"Sejak dini, kami sudah berdiskusi dengan banyak pihak untuk mengantisipasi kondisi di lapangan. Pemprov Jawa Barat melalui Kesbang Linmas akan mendukung tugas KPU dan Bawaslu," ungkap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat Ruddy Gandakusumah.

Koalisi
Di Bandung, Ketua Partai NasDem Jawa Barat Saan Mustopa mengakui masih terus menjalin hubungan dengan partai lain untuk diajak berkoalisi mendukung Ridwan Kamil. "Kami ingin mencari partai yang memiliki semangat dan perjuangan yang sama demi menyukseskan pembangunan di Jawa Barat."

NasDem, lanjutnya, harus berkoalisi guna memenuhi syarat minimal 20% kursi di DPRD Jabar. Saat ini, NasDem baru memiliki modal lima kursi. "Kami ingin maju bersama partai lain yang mendukung Kang Emil maju ke Pilgub Jabar," tandasnya.

Koalisi juga menjadi pilihan PDI Perjuangan meski partai itu bisa mencalonkan kandidat sendiri. "Peta koalisi masih sangat terbuka. Waktunya masih panjang," tutur Ketua DPP PDIP Andreas Parreira.

Soal Emil, ia mengakui sosoknya layak diunggulkan. "Elektabilitas Kang Emil harus diakui cukup tinggi, di atas rata-rata."

Partai Gerindra juga mengaku harus berkoalisi di Jawa Barat. "Jika koalisi di Jakarta kembali dibangun di Jabar, kami bisa bersama PKS dan PPP, itu sudah cukup untuk maju," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Jabar Sunatra.

Di sisi lain, masalah anggaran penyelenggaraan pilkada mencuat dari sejumlah daerah. Di Kabupaten Majalengka, dari kebutuhan yang diperhitungkan KPUD mencapai Rp30 miliar, pemerintah kabupaten meminta penghitungan ulang.

"Setelah menghitung ulang, kami mengajukan anggaran Rp18,4 miliar. Namun, sampai sekarang, belum ada kabar dari pemerintah kabupaten," kata Ketua KPU Majalengka Supriatna. Ia menyatakan tahapan pilkada sudah harus dimulai pada Agustus. Karena itu, pemkab diharapkan segera memberikan jawaban.

Di Kota Sukabumi, Sekretaris Daerah Hanafie Zain mengaku masih menginventarisasi kebutuhan riil anggaran pilkada. "Belum ada pencairan dana. KPU akan mendapat anggaran dari pusat dan Panwaslu dari APBD kota dan provinsi."

Ia menyatakan dana pilkada tidak harus dialokasikan dalam satu tahun anggaran. "Bisa di APBD perubahan atau murni. Kami masih menghimpun dan mendiskusikannya."(BU/BY/UL/BB/N-2)