Penggunaan Dana Desa Masih Terfokus Pada Infrastruktur

PENGGUNAAN dana desa di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih terfokus pada pembangunan infrastruktur desa, dan kurang dari 10% untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah kabupaten pun diminta segera menyalurkan dana desa.

Kepala Dinas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalsel Gusti Sahyar, Minggu (2/4), mengakui seperti halnya daerah lain di Indonesia pemanfaatan dana desa di Kalsel 90% lebih masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa. ''Selama ini kondisi infrastruktur desa masih tertinggal dibanding perkotaan, karena ini pemanfaatan dana desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur,'' ungkapnya.

Namun menurut Gusti, dalam dua tahun hingga tiga tahun ke depan pola pemanfaatan dana desa ini akan beralih pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pada bagian lain pihaknya juga meminta pemkab untuk segera menyalurkan dana desa ke masyarakat karena pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa ke rekening masing-masing kabupaten.

''Dana desa di Kalsel belum dicairkan karena ada beberapa kendala, tetapi pemerintah sudah mengirim ke rekening kabupaten. Sehingga kita meminta pemkab untuk segera menyalurkannya ke tiap desa,'' tuturnya.

Pemerintah menargetkan penyerapan dana desa sebesar 60% pada Juni mendatang. Sejauh ini proyek pembangunan infrastruktur desa-desa di Kalsel mandek akibat belum turunnya dana desa tahun anggaran 2017. Besaran anggaran dana desa 2017 untuk 1.865 desa di 11 kabupaten di Kalsel mencapai Rp2,4 triliun.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil evaluasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, program dana desa di Kalsel cukup berhasil dengan serapan anggaran mencapai 98%. Pada 2016 jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah kepada 1.866 desa di 11 kabupaten di Kalsel mencapai Rp1,125 triliun, di mana tiap desa mendapat masing-masing Rp600 juta.

Pada 2017 Kalsel mendapatkan kucuran dana desa yang cukup besar, dua kali lipat dari sebelumnya yaitu Rp2,4 triliun rupiah. Penggunaan dana desa pun sudah lebih luas, tidak hanya pembangunan infrastruktur dasar desa, tetapi juga kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, BUMDes dan lain sebagainya. (OL-4)