Tiga Juta Pemilih di Jabar Diduga Fiktif

Bayu Anggoro
30/3/2017 19:05
Tiga Juta Pemilih di Jabar Diduga Fiktif
(Ilustrasi)

SEBANYAK tiga juta pemilih di Jawa Barat terindikasi fiktif. Hal ini terlihat berdasarkan kajian dari berbagai pemilihan umum yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jabar.

Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Jabar, Harminus Kotto, pemilih fiktif selalu ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Bahkan, dia memprediksi saat ini terdapat sekitar tiga juta calon pemilih fiktif di Jabar.

Pada pemilihan kepala daerah serentak 2017 di Jabar, ribuan pemilih fiktif ditemukan. Sebagai contoh, kata dia, di Kabupaten Bekasi ditemukan sekitar 46 ribu pemilih fiktif yang terdata oleh Bawaslu.

Dia menjelaskan, pemilih fiktif merupakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT), tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Sehingga nama-nama pemilih ini tidak jelas keberadaannya, bahkan sama sekali tidak dikenal.

"Akhirnya ini yang disebut pemilih jadi-jadian. Tidak ada orangnya, tapi namanya ada dalam daftar pemilih," kata Harminus di Bandung, Kamis (30/3).

Dia mengaku khawatir dengan temuannya itu karena berpotensi merusak jalannya Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Menurutnya, keberadaan pemilih fiktif ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi data bahkan jumlah suara.

Dia pun meminta seluruh pihak terkait terutama dinas kependudukan menyikapi ini dengan serius. Terlebih, tahapan Pilkada Serentak 2018 segera dimulai.

"Di sisa waktu ini, semua pihak terkait harus betul-betul menyempurnakan data kependudukan, ini kan menyangkut pemilih," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, persoalan lain yang harus segera diselesaikan ialah cakupan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e). Dia berharap, seluruh warga yang telah memiliki hak pilih sudah mengantongi KTP-e sebelum pesta demokrasi 2018 dimulai.

Tak hanya itu, dia pun meminta pihak terkait dalam hal ini dinas kependudukan memperhatikan perubahan status warga negara, seperti dari TNI/Polri ke sipil maupun sebaliknya.

"Hak politik setiap warga negara harus terjamin," ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jabar, Abas Bashari, mengatakan, pihaknya terus berupaya menyempurnakan data kependudukan. Pihaknya kini tengah menyelesaikan persoalan penduduk yang belum memiliki KTP-e.

"Setiap hari kami update datanya, kami juga mengoptimalkan perekaman KTP-e dengan upaya jemput bola," katanya.

Dia menilai, adanya pemilih fiktif disebabkan berbagai faktor. Namun, dia membantah jika hal itu diakibatkan kurang validnya data kependudukan.

"Mungkin saat hari H pilkada, mereka memang tidak di tempat, ada yang pindah domisili, punya KTP ganda, atau mungkin ada yang memilih bekerja," ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2016 kemarin, data pemilih potensial Pilkada 2018 di Jabar mencapai 31,7 juta.

"Sedangkan pemilih pemula jumlahnya 61.127," ujarnya. (OL-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya