PAD Tasikmalaya Naik Tipis

PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya masih terus melakukan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2017 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan rata-rata kenaikan mencapai 5% per tahun. Sementara di tahun sekarang ini Tasikmalaya memiliki target sebesar Rp211 miliar, tetapi di tahun 2016 lalu hanya mencapai Rp210 miliar.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Oyeng Maryana mengatakan, PAD di tahun 2016 mencapai Rp210 miliar tetapi di tahun 2017 ditargetkan naik 5% per tahun menjadi Rp211 miliar sesuai dengan RPJMD. Sedangkan potensi PAD yang telah diserap oleh pemerintah daerah antara lain, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama (RS SMC).

"Potensi peningkatan PAD tidak hanya disana saja tetapi dari pajak retribusi pariwisata, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan, uji KIR, pajak reklame dan lainnya. Sementara penyumbang PAD yang cukup besar berada pada pajak retribusi parkir dan uji KIR yang dikelola oleh Dinas Perhubungan tetapi target di tahun 2017 harus mencapai target," katanya, Kamis (30/3).

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak kendaraan bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Iwan mengatakan pada 2016, Uji KIR sebagai penyumbang PAD sebesar Rp680 juta dan di tahun 2017 ditargetkan Rp1.008.360.000 melebihi target.

"Kami akan berupaya agar pendapatan asli daerah melampui target di tahun 2016 lalu, karena selama ini pengelolaan Uji KIR sebagai penyumbang terbesar untuk pemerintah Kabupaten Tasikmalaya," katanya.

Sementara Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Cecep Nuryakin menilai target PAD 2017 senilai Rp211 miliar sangat kecil bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang memiliki sumber daya alam tidak jauh berbeda seperti halnua Garut dan Cianju yang memiliki PAD bisa mencapai Rp400 miliar.

"Pemerintah daerah harus melakukan penataan yang baik dan benar untuk potensi PAD. Karena selama ini pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri. Memiliki potensi untuk meningkatkan PAD dari sektor Pariwisata seperti Gunung Galunggung, Pantai Cipatujah, Pantai Karangtawulan di Cikalong, wisata religi di Pamijahan dan kampung Naga di Salawu," katanya.

Cecep mengungkapkan pihaknya meminta agar pemerintah harus melakukan penataan kembali supaya potensi PAD mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena dari tahun ke tahun PAD memang meningkat tetapi sangat minim jika melihat anggaran pendapatan dan belanja daerah senilai Rp3 triliun hingga daerah masih tergantung pada bantuan pusat dan provinsi.

"PAD yang besar itu sebagai bukti masyarakat sudah sejahtera, tetapi pemerintah harus menata kembali agar bisa meningkatkan pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya," pungkasnya.(OL-5)