Kiai Kampung Restui Khofifah dan Gus Ipul

FORUM Kiai Kampung (FKK) se-Jawa Timur memberikan restu kepada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk maju di Pemilihan Gubernur Jatim 2018.

FKK menilai Khofifah dan Gus Ipul merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU) yang pantas diusung. "Sebagai provinsi yang mayoritas warganya warga NU, wajar jika kami menginginkan pemimpin Jatim ke depan juga dari NU," ucap Ketua FKK Jatim Fahrurrozi seusai menggelar pertemuan di Surabaya, kemarin (Selasa, 28/3).

Sebelumnya, Partai NasDem juga memasukkan kedua nama itu di Pilgub Jatim 2018. "Baru ada dua nama yang masuk pantauan kita, yakni Saifullah Yusuf dan Khofifah," kata Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, pekan lalu.

Pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman mengatakan akan terjadi stars war (perang bintang) di Pilgub Jawa Timur 2018 karena nama-nama yang dijagokan populer dan berkuasa saat ini.

Dari Jabar, Netty Prasetiyani Heryawan mengaku belum ada satu pun partai yang resmi mengusung dirinya untuk maju dalam pilgub Jabar.

Ia juga menepis isu akan dipasangkan dengan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar. "Belum ada partai secara resmi mengusung," katanya.

Berkas hilang
Tim pemenangan PDIP Kota Yogyakarta sampai saat ini masih belum menerima informasi terkait dengan hilangnya berkas perkara pilkada Kota Yogyakarta di Mahkamah Konstitusi (MK). "Sampai sekarang, belum ada pemberitahuan resmi mengenai hal itu. Informasi hilangnya berkas hanya kami peroleh dari media," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Kota Yogyakarta Fokki Ardiyanto.

Dalam kasus sengketa di MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menjadi pihak termohon. Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto menyatakan, jika berkas perkara benar hilang, pihaknya masih memiliki salinan. "Jadi, tidak akan mengganggu persidangan," sebut Wawan.

Terkait dengan anggaran, DPRD NTT telah mengusulkan alokasi dana cadangan Pilgub 2018 sebesar Rp100 miliar dalam APBD-P 2017. "Hasil konsultasi alokasi dana pilgub NTT bersama Kemendagri dianjurkan berbentuk dana hibah," kata anggota DPRD NTT Kristien Samiyati Pati.

Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno mengatakan anggaran pilgub NTT sekitar Rp550 miliar untuk KPU (Rp318 miliar), Bawaslu, (Rp214 miliar) dan TNI-Polri (Rp100 miliar) ialah terbesar dalam sejarah pilkada di daerah itu.

Sebelumnya, anggaran pilkada hanya berkisar Rp150 miliar-Rp160 miliar pada 2013 silam. Sebaliknya, anggaran pilkada Cirebon masih tarik ulur karena KPU belum satu suara dengan Pemkab Cirebon. KPU meminta tambahan Rp50 miliar dari Rp32,9 miliar yang sudah disetujui.(FL/AD/AU/JI/PO/UL/RF/N-4)