Karyawan Freeport Berunjuk Rasa

WARGA adat, karyawan PT Freeport Indonesia, serta pegawai kontraktor berunjuk rasa di bundaran Timika Indah, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis (23/3). Di antara warga hadir juga para tetua Lembaga Adat Suku Amungme, Lembaga Adat Suku Kamoro, Yayasan Hak Asasi Manusia Antikekerasan Timika, Gerakan Moral Amungme Kamoro, dan perwakilan sejumlah paguyuban. "Kami meminta pemerintah segera memberikan izin ekspor konsentrat bagi Freeport, sehingga perusahaan ini bisa beroperasi normal dan warga bisa bekerja kembali. Kami menuntut pemerintah melibatkan kami sebagai pemilik gunung emas Amungme dan Kamoro," kata Ketua Lembaga Adat Suku Amungme, Odiseus Beanal.

Massa, lanjut dia, mendorong pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian kemelut di PT Freeport secara bermartabat. "Supaya tidak berdampak pada terganggunya tatanan kehidupan sosial, ekonomi, keamanan, dan politik." Dalam aksi itu, koordinator karyawan Mikhael Adii jika seruan karyawan tidak diperhatikan, mereka akan menutup kantor Pemerintahan Kabupaten Mimika. "Freeport telah memberikan kontribusi besar untuk pemda."

Di Aceh, Walhi menemukan pertambangan emas ilegal yang masih beroperasi di kawasan bantaran Krueng Woyla-Seunagan di Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat. "Ada beberapa lokasi yang terus digerus secara ilegal, yakni di Gampong Lancong, dan Desa Sarah Perlak," papar Ketua Walhi Aceh Muhammad Nur. Sampai saat ini, lanjut dia, tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum.

Padahal, Pemkab Aceh Barat sudah melarang areal itu ditambang secara ilegal. Walhi sudah melakukan investigasi di lokasi. Mereka menemukan penambangan dilakukan dengan alat berat dan penyulingan emas yang merusak lingkungan karena menggunakan bahan kimia berbahaya. "Tidak ada reklamasi setelah ditambang. Akibatnya, bantaran dan Sungai Woyla-Seunagan rusak dan memprihatinkan," tandasnya.

Pencemaran sungai juga terjadi di Kota Sukabumi, Jawa Barat. "Kategorinya masih ringan, karena sebagian besar berasal dari limbah padat rumah tangga. Di kota ini hampir tidak ada industri," terang Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Dony Firmansyah. Industri yang ada masih berskala rumah tangga, dengan bidang produksi tahu dan tempe. Limbah yang dihasilkan bukan zat kimia.