Sopir Angkot dan Bus di Manado Tolak Angkutan Daring

SEJAK pagi, Kamis (23/3), ruas jalan Kota Manado dan sekitarnya lengang, tidak tampak satupun angkutan kota (Angkot) beroperasi. Begitu pula dengan Bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) tidak mangkal di Terminal yang disediakan pemerintah. Ratusan kendaraan umum ini terlihat parkir di halaman kantor Gubernur Sulawesi Utara menggelar demonstrasi.

Ketua Asosiasi Angkot Sulawesi Utara Tery Umboh mengatakan, para sopir bersama kendaraannya berkumpul di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Utara, menyalurkan aspirasi dengan cara damai. Tuntutannya, menolak angkutan umum daring (online) beroperasi.

Alasannya, selain kendaraan umum daring tidak ada kontribusi ke pemerintah, operasional angkutan daring juga mengurangi pendapatan para sopir Angkot dan Bus AKDP.

"Kami minta pemerintah, tidak mengizinkan takxigelap beroperasi, Go Jek dan angkutan umum Onlinenya. Sebab, kalau dibiarkan bagaimana para sopir Angkot dan Bus AKDP mendapat setoran. Ini sama dengan mematikan pengusaha angkot," tegasnya.

Sebelum ke Kantor Gubernur, sopir Angkot dan Bus AKDP Sulut berkumpul dibeberapa titik. Namun, pusat pertemuan di Lapangan Olahraga KONI Sario Manado. Sekitar pukul 09.00 Wita, mereka iring-iringan menuju Kantor Gubernur yang mendapat pengawalan petugas kepolisian.

Aksi demo mogok melumpuhkan arus lalu lintas dikota Manado yang biasanya padat. Warga yang biasanya pergi ke kantor dengan menggunakan angkot dan Bus AKDP terpaksa berjalan kaki bila jaraknya dekat.

Pemerintah Provinsi Sulut dan Pemkot Manado juga berupaya menanggulangi dengan bus milik pemerintah membantu mengangkut warga. Bahkan pihak kepolisian juga menyediakan angkutan bus gratis.

"Kenapa sopir angkot mesti demo mogok kerja, apa tidak merasa rugi? Kasihan juga keluarga kalau sehari tidak dapat nafkah. Lihat saja sopir demo mogok kerja, kami naik angkutan pemerintah gratis. Soal usaha itu kan rezeki. Warga mau naik kenadaraan umum apa terserah tidak ada yangmelarang," kata Fanny, seorang warga Malalayang, Manado, menumpang bus trans Kawanua milik pemerintah.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Utara, Joi Oroh menyatakan, aspirasi yang disampaikan para sopir angkot maupun sopir Bus AKDP Sulawesi Utara ditampung, dan akan dikaji demi kepentingan masyarakat umum.

"Dalam mengambil keputusan, pemerintah tentunya tidak harus terburu-buruh," katanya. (OL-5)