Dinas Perhubungan Sulsel akan Batasi Taksi Daring

DI tengah polemik yang diikuti aksi saling serang antara transportasi berbasis online (daring) dengan konvensional yang terjadi di beberapa daerah baru-baru ini, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan pada 1 April akan memberlakukan aturan bagi angkutan berbasis daring dengan menetapkan kuota unit yang bisa beroperasi.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Ilyas Iskandar menjelaskan, untuk kuota taksi yang bisa beroperasi di wilayah, atau kawasan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata), sebanyak 3.500 unit.

"Itu berdasarkan survei yang telah kami lakukan. Dan sekarang dari data yang ada, jumlah taksi yang beroperasi di Makassar saja jumlahnya sekitar 1.600 unit. Tidak berarti kuota yang tersisa 1.900 unit, otomatis jadi jatah taksi online," kata Ilyas.

Ke depannya, berdasarka revisi Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016, maka Pemprov Sulsel akan memberi kuota sementara untuk angkutan berbasis online sebanyak 500 unit. Hanya saja, yang tercatat di Dinas Perhubungan, sudah sebanyak 2.200 unit. Terdiri atas Grab 2.000 unit dan Go Car 200 unit.

"Nanti ini akan kita minta didata ulang sesuai dengan syarat yang berlaku. Ini juga masih dibahas, termasuk izin trayek, surat kendaraan dan tarifnya," lanjut Ilyas.

Tidak hanya membatasi jumlah taksi daring, Dishub Sulsel, juga akan membatasi wilayah operasionalnya. "Misalnya, tidak bisa mengambil penumpang lambaian, di mal dan tidak boleh nongkrong di hotel," seru Ilyas.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya sedang mencari titik temu terkait permasalahan tersebut. "Kami sedang menjembatani agar permasalahannya cepat selesai dan tidak berlarut-larut," tegasnya.

Menurut Syahrul, ada sekitar 6.000 orang bekerja sebagai tenaga taksi konvensional yang juga harus dipikirkan nasibnya. "Kalau sektor ini mati maka pemerintah tentu harus bersiap cari solusi untuk mereka yang kehilangan kerja. Sebaliknya, jika taksi online juga harus tetap kita carikan jalan untuk tetap bisa beroperasi," lanjutnya.

Tapi, jelas Syahrul, semua pihak tidak bisa menutup mata dengan teknologi. "Dan selama ini masyarakat juga terbantu dengan angkutan online itu. Saya yakin bisa mencarikan jalan keluarnya. Semua kalau niatnya baik, pasti ada jalan," pungkasnya. (OL-3)