Emil Harap Pola Partai NasDem Ditiru

WALI Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) memastikan akan mencari dukungan partai politik (parpol) yang tidak mengharuskan dirinya menjadi kader parpol.

Saat ditemui di sela-sela Indonesia Open Government Forum di Jakarta, kemarin (rABU, 22/3), Kang Emil mengaku ada beberapa partai menyatakan keinginan untuk mengusungnya. Namun, mereka meminta Emil membuat kartu anggota partai alias menjadi kader. "Kalau ada yang minta jadi kader, saya enggak ambil dulu. Belum ada minat," tegas dia.

Pada Minggu (19/3), Partai NasDem mendeklarasikan dukungan terhadap Emil untuk maju dalam Pilgub Jabar 2018. Deklarasi itu setelah Emil menyetujui tiga syarat yang diajukan Partai NasDem. Ketiga syarat itu ialah menjadikan Jabar sebagai benteng Pancasila. Kedua, Emil tidak bergabung dengan parpol mana pun karena Emil harus menjadi milik masyarakat Jabar dan seluruh parpol. Ketiga, Emil harus mampu mengonsolidasikan roda pemerintahan.

Emil berharap parpol lain meniru pola yang diterapkan Partai NasDem. "Nah, kebetulan ini ada Kang Syaikhu (Wakil Wali Kota Bekasi yang juga Ketua DPW PKS Jabar Ahmad Syaikhu). Ini Kang, ditanyain. Status saya kumaha (bagaimana) di PKS?" ujar Emil sembari tertawa.

Syaikhu pun menjawab, "Yang penting rakyat senang. Kita mah orang kerja lah." Dia mengakui PKS masih memproses sejumlah calon. "Kami masih mencari kajian yang lebih mendalam. Maunya kan kita hattrick."

PKS berhasil membawa kadernya, Ahmad Heryawan (Aher), memimpin Jabar selama dua periode. Pada periode 2008-2013, Aher berpasangan dengan Dede Yusuf dan pada periode 2013-2018 dengan Deddy Mizwar.

Secara terpisah, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengaku sudah berkomunikasi secara intensif dengan empat parpol. "Insya Allah dapat dukungan," kata Deddy.

Deklarasi dukungan Partai NasDem ke Emil, lanjut Deddy, dipastikan berlanjut. "Kita tunggu koalisi Partai NasDem dengan partai mana."

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat meng-akui terjadi perbedaan pandangan antara KPU dan Biro Keuangan Pemprov Jawa Barat terkait dengan pembiayaan pilkada 2018.

KPU, sambung Yayat, telah menyepakati dana pilkada sebesar Rp1,169 triliun. Namun, yang tercantum dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) hanya sebesar Rp400 miliar. (Deo/BY/UL/Ant/N-1)