Jawa Barat Lebih Siap Hadapi Bencana

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan puncak musim hujan terjadi pada Januari-April tahun ini di Jawa Barat. Selain hujan, cuaca ekstrem ikut mengiringi kondisi iklim saat ini. Cuaca ekstrem pun sudah terjadi sejak awal 2017. Dampak cuaca ekstrem itu meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.

Dalam menanggapi kondisi cuaca saat ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan Provinsi Jawa Barat (Jabar) saat ini dalam keadaan darurat bencana banjir dan tanah longsor. Hal itu sesuai dengan surat penetapan bernomor 360/284-BPBD yang telah ditandatangani Aher pada 1 November 2016.

"Penetapan status darurat ini kelak akan berpengaruh pada kemudahan administrasi atau mekanisme penggunaan anggaran untuk penanggulangan bencana," kata Aher di Bandung, kemarin (Rabu, 22/3).

Munculnya status siaga darurat bencana berdasarkan rapat koordinasi antara Pemprov Jawa Barat, para pemangku kepentingan, dan instansi terkait pada 4 September 2016. "Saya instruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jabar melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan keadaan darurat sehingga mampu meminimalisasi potensi dampak bencana melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu. Sesuai ketentuan peraturan perundangan," jelasnya.

Karena itu, Gubernus Jabar mengimbau kepada kepala daerah kota dan kabupaten se-Jawa Barat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan tindakan-tindakan preventif yang diperlukan.

"Kepada masyarakat, saya berpesan untuk selalu berwaspada mengingat rekomendasi dari BMKG sampai Mei 2017, curah hujan di berbagai daerah di Jabar cukup tinggi," pesannya.

Tahun ini Pemprov Jabar telah mengeluarkan dua kali status siaga bencana banjir dan longsor. Periode pertama dimulai pada 4 Januari 2016 hingga 4 April 2016. Periode kedua mulai September 2016 sampai dengan Mei 2017.

PNS tanggap bencana
Aher juga mengapresiasi kesiapsiagaan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Jawa Barat. Ia pun meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini. Ia pun meminta agar para petugas BPBD mudah dihubungi.

"Sebetulnya yang paling sederhana apabila kru BPBD harus selalu bisa dihubungi kapan dan di mana pun dalam rangka kesiapsiagaan bencana," sarannya.

Dengan semakin banyaknya kasus kebencanaan di daerah, para petugas BPBD semakin banyak pula dibutuhkan di mana-mana.

Aher pun mendorong agar Badan Penanggulangan Bencana Nasional bisa menciptakan pegawai negeri sipil (PNS) khusus untuk BPBD. Para PNS itu nantinya akan dilatih lebih profesional lagi dengan standar internasional. Nantinya para PNS tersebut bila menghadapi bencana bisa langsung menangani lebih progresif.

Menurut Aher, selain penguatan organisasi, Pemprov Jabar sudah mengantisipasi bencana ke depan. Salah satunya dengan keluarnya surat keputusan gubernur tentang status siaga bencana untuk wilayah Jawa Barat melalui BPBD Jabar.

"Ini perlu dilakukan karena hujan terus terjadi di wilayah Jawa Barat dan terjadi kemarau basah akibat fenomena La Nina," tambah Aher.

Dampak kemarau basah memang menguntungkan warga Jabar, terutama mereka yang bergerak di sektor pertanian hortikultura seperti buah-buahan. Namun, tidak selamanya kemarau basah tetap menguntungkan petani.

"Karena itu, saya mengimbau seluruh warga mewaspadai bencana alam, terutama banjir dan longsor, sebab hingga akhir 2016 wilayah Jawa Barat memasuki musim hujan. Bagi masyarakat di daerah rawan bencana, ketika ada gejala angin kencang, cuaca buruk, hujan dengan curah tinggi, segera menyelamatkan diri," pesannya.

Pada bagian lain, Kepala BPBD Jabar Haryadi Wargadibrata mengatakan terdapat 15 daerah di Jawa Barat yang berpotensi menghadapi bencana banjir dan longsor.

Dari hasil pemetaan potensi bencana, ancaman longsor mayoritas berada di wilayah Jawa Barat bagian tengah dan selatan. Ancaman banjir berada di wilayah pantura Jawa Barat. Menurut Haryadi, setiap daerah telah diklaim mengetahui titik-titik rawan banjir dan longsor.

"Tiap-tiap daerah sudah paham terkait dengan bencana longsor dan banjir. Mereka harus menyikapi ancaman bencana terkait dengan status siaga tersebut," kata Haryadi.(N-3)