Pembangunan Menantikan Dana Desa

PEMBANGUNAN infrastruktur desa di Kalimantan Selatan mandek akibat belum turunnya Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Sekretaris Desa Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Kalsel, M Rizal, Jumat (17/3), mengungkapkan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur desa yang sudah dirancang dalam rencana pembangunan desa belum dapat dilaksanakan. "Anggaran belum turun. Padahal, proyek yang dirancang sangat dibutuhkan warga," tutur Rizal. Pada 2016, Desa Malintang mendapat kucuran dana desa Rp900 juta yang bersumber dari APBN, APBD, dan dana bagi hasil kabupaten.

Dana tersebut digunakan untuk membangun tiga jembatan, PAUD, TK, dan perbaikan WC madrasah, pengurukan halaman kantor desa, serta tunjangan dan operasional kantor desa. Pada 2017 ini Desa Malintang dianggarkan mendapat kucuran dana desa mencapai Rp1,180 miliar yang akan digunakan untuk membangun dua ruas jalan usaha tani sepanjang 4 kilometer, pengurukan sarana desa, dan proyek lainnya. Kepala Dinas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalsel Gusti Sahyar mengakui dana desa tahun ini belum turun.

"Persyaratan administrasi sudah lengkap. Tinggal menunggu pencairan." Menurut dia, program dana desa di Kalsel cukup berhasil dengan serapan anggaran mencapai 98%. Pada 2016, jumlah dana desa yang dikucurkan kepada 1.866 desa di 11 kabupaten di Kalsel mencapai Rp1,125 triliun. Sementara itu, pada tahun ini, dana desa dianggarkan mencapai Rp2,4 triliun. Gusti Sahyar membenarkan dana desa untuk Kabupaten Banjar dan Kotabaru terhambat karena keterlambatan administrasi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung, Jawa Tengah, berupaya mempercepat penyelesaian administrasi sebagai syarat pencairan Dana Desa 2017. Salah satunya ialah dengan membagikan piranti lunak perencanaan dan form administrasi untuk mempermudah perangkat desa. "Jadi, perangkat tinggal mengisi form," terang Kasi Pembangunan Desa dan Swadaya Gotong Royong Bidang Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Arbai Nur Muhammad.