Pengusaha Kecewa Bubarnya BPLS

PARA pengusaha yang menjadi korban lumpur Lapindo kecewa dengan pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Mereka menilai keputusan pemerintah ini sangat politis. Menurut mereka, pembubaran BPLS akan mengakibatkan pembayaran uang ganti rugi terhadap pabrik-pabrik yang ditenggelamkan oleh lumpur panas itu makin tidak jelas. Tercatat hingga saat ini ada 30 pengusaha yang menjadi korban lumpur Lapindo yang masih berjuang untuk mendapatkan hak ganti rugi.

Total ganti rugi bangunan dan tanah milik 30 pengusaha ini mencapai Rp800 miliar. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 Tahun 2013 sudah ditegaskan, pemerintah harus hadir bagi para korban Lapindo termasuk pengusaha. Namun, sampai sekarang belum. Di mana kehadiran pemerintah?" kata Jonny Osaka, salah satu pengusaha korban lumpur Lapindo saat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (15/3).

Menurutnya, dengan dibubarkannya BPLS ini membuat pengusaha dibiarkan terlunta-lunta sampai sekarang. "Hingga saat ini kami terpaksa merumahkan ribuan karyawan," tambahnya. Jonny mengungkapkan pabriknya bernama PT Oriental Samudra Karya yang berdiri di atas lahan 4,8 hektare di Desa Ketapang, mempekerjakan 300 orang. Namun, pabrik itu tutup karena terendam lumpur panas. Total ganti rugi yang harus diterimanya Rp45 miliar.

"Tapi sampai sekarang belum ada ganti rugi. Padahal, saat Pak Basuki (Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat-red) masih menjadi Ketua Timnas Penanggulangan Lumpur meminta tolong saya memberi jalan untuk membuat tanggul lewat pabrik saya," kata Jonny yang kini menumpang usaha di pabrik rekannya di Tanggulangin. Menanggapi keluhan pengusaha, mantan Pokja Kehumasan dan Pengamanan BPLS, Hengki Listria Adi, mengatakan pihaknya diberi waktu masa transisi selama setahun sebelum dialihkan semua ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.