Pemerintah Minta Daerah Utamakan Tiga Sektor DAK

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro meminta pemerintah daerah mengutamakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tiga sektor, yaitu sanitasi, air bersih, dan pendidikan vokasi.
"Ini tiga wilayah DAK yang kami harapkan daerah bisa serius untuk melakukan," kata Bambang dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman, Rabu (15/3).
Dia mengatakan penggunaan DAK untuk sanitasi dan air bersih merupakan faktor pertama guna menjaga perbaikan nutrisi dan keamanan pangan.
"Sanitasi dan air bersih ini juga langsung berpengaruh ke kesehatan, terutama anak-anak balita," ucap dia.
Sementara itu, terkait dengan pengembangan di bidang pendidikan vokasi, Bambang memandang penggunaan DAK ke sektor tersebut mampu mengurangi ketimpangan antara pendidikan vokasional dan umum.
"Kami akan kembangkan pada level sekolah menengah dan politeknik," kata dia.
Sebagaimana diketahui, DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dalam pembukaan Musrembangprof DIY tersebut, Bambang mengingatkan kembali arahan yang pernah disampaikan Presiden Jokowi bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2018 diharapkan dapat mencapai 6,1%.
Hal ini, jelasnya tentu menjadi perhatian kita bersama untuk mencari sumber-sumber pendongkrak pertumbuhan ekonomi tersebut.
Menurutnya dalam hal ini, terdapat enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu Industri pengolahan terutama nonmigas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta jasa keuangan.
Untuk menindaklanjutinya, pembangunan di 2018 akan difokuskan pada tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata.
Sementara itu, konsumsi dan investasi tetap harus menjadi pendorong pertumbuhan.
Sementara Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyampaikan, dari sisi akuntabilitas kinerja sudah dua tahun Pemerintah Daerah DIY mendapatkan nilai tertinggi pada level provinsi dan mendapatkan nilai A.
Dari sisi pengelolaan keuangan, Pemerintah Daerah DIY juga selalu mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya dari sisi perencanaan, juga sudah beberapa tahun ini mendapatkan apresiasi dan penghargaan Anugrah Pangripta Nusantara dari Pemerintah. (Ant/OL-5)