Pemerintah Fokus Bangun Infrastruktur Selatan Jawa

MENTERI PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa bagian selatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah kesenjangan dan ketimpangan wilayah antara Jawa bagian utara dan Jawa bagian selatan.

"Intinya, pemerintah ingin meningkatkan konektivitas Jawa bagian selatan, misalnya pembangunan rel kereta api bagian utara sudah double track, karena itu pemerintah sekarang fokus membangun infrastruktur wilayah Jawa bagian selatan," tutur Bambang usai memberikan arahan dalam acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Musrenbangprov DIY) dan Jawa Tengah Tahun 2018, Rabu, (15/3).

Dikatakan Bambang, proyeksi pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1% membutuhkan kontribusi pembangunan wilayah per pulau.

Pulau Sumatera diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,97%, Pulau Jawa diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,23%, Pulau Bali-Nusa Tenggara diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,04%, Pulau Kalimantan diharapkan dapat tumbuh sebesar 4,37%.

Untuk Pulau Sulawesi diharapkan tumbuh sebesar 7,35%, Kepulauan Maluku diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,18%, serta Pulau Papua diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,87%.

Khusus untuk provinsi DIY, diharapkan dapat tumbuh 6,02% dengan menjaga momentum pertumbuhan keempat sektor.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat melaksanakan dua langkah konkret untuk mewujudkan pertumbuhan tersebut.

Pertama, investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu: infrastruktur transportasi dan logistik; dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pariwisata.

Namun, keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi pemerintah. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur adalah implementasi mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Kedua, pemberian fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan hambatan yang menghalangi berkembangnya swasta di enam sektor utama, pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural. (OL-5)