Masa Tanggap Darurat Limapuluh Kota Dihentikan

BUPATI Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, hari ini secara resmi mengumumkan penghentian masa tanggap darurat di Kabupaten Limapuluh Kota. Penghentian tanggap darurat, kata dia, seiring dengan perkembangan positif yang ditunjukkan oleh daerah terparah yang terdampak bencana banjir dan longsor seperti Kecamatan Pangkalan dan Kapur IX.

"Telah dilakukan berbagai perbaikan pada sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat,"€ ujarnya, Selasa (14/3).

Irfendi menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Limapuluh Kota. Dalam laporannya, Bupati juga menyampaikan total estimasi kerugian akibat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Limapuluh Kota sebesar Rp252,9 miliar.

Banjir dan longsor Limapuluh Kota menewaskan 8 orang, 3 orang luka berat. Adapun capaian dari kegiatan penanggulangan tersebut, urai Irfendi, korban banjir yang rumahnya terendam dapat dievakuasi dengan menggunakan perahu karet dan 6 orang korban jiwa yang tertimbun longsor dapat dievakuasi seluruhnya pada 9 Maret 2017.

Jalan pada Kecamatan Pangkalan bisa dilalui kembali oleh kendaraan pada 4 Maret dan jalan negara yang putus total di Tanjung Balik bisa dilalui pada 5 Maret walaupun masih dilakukan pembatasan jenis kendaraan.

Yang lain misalnya, untuk sebagian fasilitas umum yang telah dibersihkan di antaranya 22 unit sekolah, 35 unit sarana ibadah, 10 unit kantor, dan 1 unit SPBU. Sehingga perlu dilakukan pembersihan lebih lanjut.

"Kondisi daerah pascabencana sudah aman dan seluruh tindakan tanggap darurat sudah tuntas. Ke depannya Limapuluh Kota akan menjalani proses transisi pemulihan dan rehab rekon," tandas Irfendi.

Kerugian yang besar akibat banjir dan longsor di Limapuluh Kota diduga disebabkan kerusakan ekologis dan juga keberadaan Waduk PLTA Koto Panjang. Nilai kerugian yang besar, menurut Direktur Walhi Sumatra Barat karena salah kaprah dalam pembangunan yang tidak berspektif pada risiko bencana. (OL-3)